BAB  I

PENDAHULUAN

Profil Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Madiun Tahun 2008/2009 pada bab I yaitu Pendahuluan, dimulai dengan penjelasan tentang latar belakang perlunya disusun buku profil pendidikan, dilanjutkan dengan tujuan disusunnya buku ini, dan diakhiri dengan ruang lingkup disusunnya buku ini.

A.                 Latar Belakang

Dalam perencanaan pembangunan di bidang pendidikan seperti perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota atau Propinsi diperlukan data dan informasi yang lengkap dan akurat baik data yang menyangkut data di lingkup Dinas Pendidikan maupun dari luar Dinas Pendidikan. Namun kenyataannya, untuk mendapatkan data dan informasi, khususnya dari luar Dinas Pendidikan sangat sulit, memerlukan waktu dan tenaga. Hal ini disebabkan karena semua instansi terkait memiliki data masing-masing dan belum ada instansi yang melakukan integrasi antara instansi yang satu dengan instansi yang lain terhadap data yang diperlukan.

Selanjutnya untuk memperoleh data yang terintegrasi, lengkap dan mutakhir mengenai keadaan yang menyangkut masalah pendidikan, maka perlu dikaitkan data dan informasi dari luar Dinas Pendidikan, antara lain administrasi pemerintahan daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama serta transportasi dan komunikasi. Disamping itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan tidak cukup  hanya  dilakukan melalui pengkajian dari faktor internal pendidikan itu sendiri, tetapi faktor eksternal di luar pendidikan perlu dipertimbangkan.

Untuk mengatasi  masalah di atas, profil pendidikan dasar dan menengah yang cukup komprehensif di suatu daerah Kabupaten/Kota dapat dipandang sebagai bahan masukan yang cukup handal untuk penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan yang realistis. Oleh karena itu, dengan menggunakan profil pendidikan dasar dan menengah tersebut dapat diketahui  dan diperhitungkan berbagai faktor yang ada dalam suatu wilayah, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi perkembangan suatu masalah dan khususnya perkembangan pendidikan.

Berdasarkan data dan informasi yang komprehensif yang termuat di dalam profil pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan analisis secara diskriptif untuk mengetahui kinerja pendidikan dasar dan menengah. Kemudian, dengan menggunakan kinerja yang ada diharapkan dapat dilakukan identifikasi masalah terhadap pemerataan, mutu, relefansi, serta efisiensi internal pendidikan. Berdasarkan masalah yang ada, maka dilakukan analisis untuk perencanaan dengan pendekatan berdasarkan data dan informasi yang ada.

Terkait dengan hal tersebut diatas profil pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Madiun pada tahun pelajaran 2008/2009 ini, dapat dijadikan bahan/masukan yang realistis untuk penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan tahun pelajaran 2009/2010. Oleh karena itu dengan profil pendidikan ini dapat diketahui dan diperhitungkan dari berbagai faktor yang ada dalam satu wilayah, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi permasalahan atau perkembangan  pendidikan di daerah khususnya di Kabupaten Madiun.

Dengan data dan informasi yang akurat dan komprehensif yang termuat dalam profil pendidikan dasar dan menengah ini dapat dilakukan identifikasi, analisa permasalahan secara diskriptif untuk mengetahui capaian kinerja pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Madiun pada tahun pelajaran 2008/2009. Dari hasil kinerja tersebut dapatlah dilakukan identifikasi permasalahan terhadap pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, serta peningkatan akuntabilitas dan pencitraan publik pendidikan itu sendiri.

B.                 Tujuan

Tujuan umum disusunnya profil pendidikan ini adalah untuk menghasilkan data dan informasi yang terintegrasi antara data pendidikan dan data non kependidikan yang nantinya data tersebut dapat digunakan oleh fihak-fihak yang berkepentingan dengan pembangunan pendidikan.

Sedangkan tujuan khususnya untuk :

  1. Mengetahui kinerja pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Madiun ;
  2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi terhadap pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik serta mmperkokoh ketahanan budaya ;
  3. Menyusun program kegiatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Madiun dalam upaya mengatasi/memecahkan permasalahan yang dihadapi ;
  4. Menyajikan data dan informasi mengenai pendidikan di Kabupaten Madiun.

Disamping itu,  kinerja pendidikan yang telah dikaitkan dengan faktor ekternal tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan seperti penyusunnan perencanaan pembangunan wilayah, perencanaan pembangunan pendidikan, penyusunan kebijakan operasional pendidikan, dan informasi bagi fihak yang memerlukan, khususnya informasi pendidikan di daerah Kabupaten Madiun.

C.                 Ruang Lingkup

Ruang lingkup profil pendidikan ini menyajikan data pendidikan dan non kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2008/2009. Data kependidikan menyajikan variabel-variabel pendidikan menurut jenjang pendidikan serta perkembangan kemajuan pendidikan yang telah dicapai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Data non kependidikan digunakan sebagai pendukung terhadap perkembangan pendidikan yang menyajikan informasi mengenai pembangunan di daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama serta transportasidan  komunikasi. Informasi itu sangat diperlukan dan mempunyai saling keterkaitan yang mendukung perkembangan pendidikan didaerah. Keadaan umum pendidikan mencerminkan variabel-variabel pendidikan menurut jenjang serta kemajuan yang dicapai melalui indikator-indikator pendidikan disetiap jenjang pendidikan.

Sesuai dengan bahan yang tersedia disajikan kinerja dan analisis profil pendidikan yang mencerminkan kaitan antara indikator-indikator internal dan ekternal dengan permasalahannya sehingga diharapkan dapat memberikan informasi untuk keperluan perencanaan. Data yang tersedia disajikan dalam bentuk tabel dan memuat data dasar ( baik yang bersumber dari Pemda, KSS, Dinas Pendidikan maupun dari instansi lain ) mengenai pendidikan dan data olahan yang menghasilkan indikator seperti angka, rasio, dan perbandingan pendidikan menurut jenis dan jenjang pendidikan.

BAB  II

KEADAAN UMUM

Profil Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Madiun Tahun 2008/2009 pada bab II yaitu Keadaan Umum, dimulai dengan peta Kabupaten yang menggambarkan letak Kabupaten Madiun dalam kaitannya dengan lingkungan sekelilingnya. Kemudian, dilanjutkan dengan keadaan nonpendidikan yang meliputi  6 ( enam ) faktor seperti administrasi pemerintahan daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama, dan transportasi komunikasi. Terakhir dijelaskan tentang keadaan pendidikan yang dimulai dari tingkat SD sampai tingkat SM.

A.                Peta Kabupaten

Berdasarkan Peta 2.1. Kabupaten Madiun merupakan salah satu Kabupaten dari 38 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur dengan luas 1.010,86 km2. Secara geografis letak Kabupaten Madiun berada pada 111°25¢45² – 111°51¢ Bujur Timur dan 7°12¢-7°48¢30² Lintang Selatan, diantara gunung Lawu dan gunung Wilis dengan batas wilayah:

a.  Sebelah Utara     : Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Ngawi ;

b.  Sebelah Timur    : Kabupaten Nganjuk ;

c.  Sebelah Selatan  : Kabupaten Ponorogo ;

d.  Sebelah Barat     : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi.

e.  Pada bagian tengah wilayah Kota Madiun

Sebagian besar wilayah Kabupaten Madiun terletak di dataran rendah dengan curah hujan sebesar 1.803,75 mm3 setahun. Dengan melihat peta tersebut, diketahui bahwa daerah tersebut dilalui oleh sungai/ bengawan  Madiun.

Gambar  2.1

Peta Wilayah Kabupaten Madiun

B.                 Non Pendidikan

Keadaan non pendidikan dimasukkan dalam profil pendidikan karena selama ini terdapat kesan bahwa faktor lingkungan sering kurang  diperhitungkan dalam perencanaan pendidikan sehingga timbul berbagai masalah antara lain :  (1) input pendidikan kurang dikelola  secara  optimal dan (2)  output pendidikan dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan lingkungan sehingga belum mampu menunjang pembangunan nasional. Untuk itu, masalah non pendidikan perlu dikaitkan dengan pendidikan yang ada.

  1. Administrasi Pemerintahan  Daerah

Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999, pemerintah daerah merupakan koordinator semua instansi sektoral dan kepala daerah yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan tersebut mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Madiun sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan disemua bidang, termasuk dibidang pendidikan dan kebudayaan. Hal itu berarti, bahwa rencana pembangunan pendidikan di Kabupaten Madiun tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan di Kabupaten Madiun harus berada di bawah koordinasi atau sepengetahuan dari Pemerintah untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Kabupaten Madiun terdiri dari 15 ( lima belas ) Kecamatan dan terbagi dalam 206 kelurahan/desa dengan luas wilayah seluruhnya 1.010,86 Km2 ( lihat tabel 2.1 )

Tabel 2.1

Administrasi Pemerintahan

No.

Variabel

Jumlah

1

Kota

1  buah

2

Kecamatan

15 buah

3

Kelurahan/Desa

206 buah

4

Desa Teringgal

45  buah

5

Luas Wilayah

1.010,86 Km2

Sumber : Tabel 1. dan sumber lain yang relevan

Dari jumlah kelurahan / desa tersebut  206  diantaranya  45  (21,84 ) persen masih merupakan desa teringgal ( lihat tabel 2.1)

  1. Demografi

Berdasarkan Undang-Undang, pendidikan diperuntukan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu  tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikin, penduduk baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan  sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan.

Berdasarkan data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun per tanggal 20 Januari 2009, menyebutkan jumlah penduduk di Kabupaten Madiun pada tahun 2008 adalah  sebesar 769.497 orang.  Dari jumlah tersebut  yang berusia  7 – 12 tahun sebanyak 55345 orang, 28132 orang berusia  13 – 15 tahun  , dan  39864 orang berusia  16 – 18 tahun ( lihat tabel 2.2  ). Berdasarkan data tahun 2008 penduduk Kabupaten Madiun naik 1.033 orang (0,13 persen). Sedangkan angka kelahiran bertambah sebesar  3.635 orang (0,47 persen) dan angka kematian sebesar 2.861 orang (0,37 persen), angka pendatang sebesar  3.970 orang (0,51 persen) dan angka pindah sebesar 3.711 orang (0,48 persen).  Kepadatan penduduk Kabupaten Madiun adalah 760 per Km2 dengan kecamatan Geger sebagai kecamatan terpadat ( 1.840 jiwa per Km2 ) dengan jumlah penduduk sebesar 67.498 orang (8,77 persen) sedangkan kecamatan Sawahan sebagai kecamatan terjarang         ( 182 jiwa per Km2 ) dengan jumlah penduduk sebesar 26.497 orang (3,44 persen).

Tabel 2.2

Keadaan Demografi

No.

Komponen

Jumlah

No

Komponen

Jumlah

1.

Penduduk seluruh

769497

2.

Penduduk 13 – 15  Tahun

28132

3

Penduduk 7 – 12 Tahun

55345

4.

Penduduk 16 – 18 Tahun

39864

5.

Angkatan kerja

386.537

a. Bekerja

341.378

b. Mencari  pekerjaan

45.259

Sumber : Tabel 1. dan sumber lain yang relevan

Jumlah angkatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut : (1) jumlah penduduk  yang bekerja sebanyak 386.537 orang  ( 50,30 persen ) dan (2) jumlah penduduk yang mencari pekerjaan sebanyak 45.259 orang ( 5,89 persen ), sehingga jumlah angkatan kerja adalah 341.378 orang. ( lihat tabel 2.2 ).

Keadaan topografi di wilayah Kabupaten Madiun perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan : (1) rencana lokasi sekolah; (2) rencana rayonisasi penerimaan siswa baru; (3) rencana supervisi sekolah dan pengendalian;(4) rencana penempatan guru; (5) rencana pengadaan dan pendistribusian buku-buku serta peralatan pendidikan lainnya. Gambar 2.2 menunjukan gambar topografi Kabupaten Madiun.

  1. Geografi

Faktor  geografi yang dimaksud antara lain mencakup aspek keadaan alam dan sumber daya alam (SDA) sehingga dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan pendidikan. Pengaruh ini dapat bersifat menunjang dan dapat pula menghambat. Tersedianya sumber daya alam (SDA)  merupakan faktor yang menunjang pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Keadaan geografi yang tidak menguntungkan antara lain keadaan pemukiman penduduk yang berpencar-pencar dan terpencil serta pemukiman yang padat merupakan kendala dalam upaya peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar.

Sumber Daya Alam  baik yang terkandung di daratan dan di sungai  merupakan potensi ekonomi yang besar. Hal itu berarti bahwa pengolaan sumber daya alam secara efisien akan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dan secara tidak langsung  akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Peningkatan pendapatan daerah dan  kesejahteraan masyarakat jelas akan memberikan dampak positif terhadap penyediaan dana dan fasilitas pendidikan sehingga pengembangan pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

Di Kabupaten Madiun terdapat berbagai sumber daya alam (SDA), diantaranya yang menjadi andalan  adalah sebagai berikut :

  1. Pertanian
  2. Perikanan
  3. Pertambangan/ Galian
  4. Peternakan
  5. Kehutanan

Tabel 2.3

Keadaan Geografi

No.

Variabel

Jumlah

1

Sumber Daya  Alam Yang Menonjol

5 bidang

2

Keadaan Alam

a. Musim Kemarau

6 bulan

b. Musim Penghujan

6 bulan

3

Curah Hujan

a. Tertinggi

235 mm

b. Terendah

30 mm

Sumber : Tabel 1. dan sumber lain yang relevan

Rencana tata ruang di Kabupaten Madiun dapat digambarkan melalui peta sarana / prasarana umum dan rencana pengembangan sebagai berikut. Tabel 2.3 merupakan tata ruang Kabupaten Madiun.

Rencana  Umum Tata Ruang ( RUTR ) Kabupaten Madiun yang berwawasan ramah lingkungan  harus dijadikan pedoman perencanaan terpadu pembangunan, agar tatanan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya buatan (SDB) dapat dilakukan secara tepat guna, berdaya guna serta berhasil guna secara berkelanjutan.

Berhubungan dengan rencana umum tata ruang tersebut perlu diperhatikan beberapa hal yaitu :

  1. Lahan sawah beririgasi teknis tidak boleh dialih pungsikan atau dipinjamkan menjadi kawasan apapun.
  2. Kawasan budidaya dan Non budidaya serta kawasan lindung.

Faktor iklim yang mencakup antara lain aspek lamanya musim kemarau dan musim penghujan serta banyaknya curah hujan juga akan berpengarauh terhadap lingkungan seperti terhadap tingkat kesuburan lahan, kekeringan, banjir dan sebagainya, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung, faktor iklim juga akan mempengaruhi pendidikan.

Musim kemarau di kab. Madiun biasanya pada bulan April sampai bulan Sebtember, sedangkan musim hujan terjadi bulan Oktober sampai bulan Maret, dan curah hujan rata adalah 135 mm , serta curah hujan teringgi  dan terendah masing-masing adalah 235 mm dan 30 mm. ( lihat tabel 2.3 ).

  1. Ekonomi

Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan pengembangan kualitas SDM. Oleh karena itu,  pembangunan  di bidang pendidikan yang merupakan bagian dari upaya peningkatan SDM memegang peranan yang sangat penting. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas sebagai mana yang dicita-citakan, yaitu manusia yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya secara serasi dan seimbang ( harmonis ).

Tabel 2.4

Keadaan Ekonomi

No

Komponen

Jumlah

( RP. )

No

Komponen

Jumlah

( Rp. )

1

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

27.439.735.253,67

2

Pendapatan per Kapita

5.030.000

3

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

7.972.000.000

4

Upah Minumum Regional (UMR)

500.000

Sumber Tabel 1. dan serta sumber lain yang relevan

Tingkat pendapatan suatu daerah dapat diukur antara lain dari pendapatan per kapita, penerimaan pajak bumi dan bangunan ( PBB ), pendapatan asli daerah (PAD) serta gambaran kualitatif tentang keadaan sandang, pangan dan perumahan masyarakat. Potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Madiun adalah sebesar Rp. 27.439.735.253,67,  penerimaan dari PBB sebesar RP. 7.972.000.000 dan rata-rata pendapatan per kapita adalah Rp.5.030.000 sedangkan UMR yang berlaku Rp. 500.000  ( lihat tabel 2.4 ).

Mengenai  keadaan  sandang, pangan dan perumahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

  1. Produksi tanaman bahan makanan dari tahun ke tahun selalu meningkat rata-rata 5,52%
  2. Meningkatnya jumlah dan jenis industri dari tahun ke tahun mempengaruhi daya beli masyarakat akan sandang, pangan dan perumahan.
  3. Jumlah Surat Ijin Perdagangan (SIUP) naik 0,10% karena setelah krisis moneter, perekonomian di Indonesia sudah mulai bangkit.

Mata pencaharian penduduk adalah di sektor pertanian, perburuhan dan perikanan sebanyak 177.457 orang (30,8 persen ), di sektor pertambangan dan penggalian sebanyak 1.534 orang (0,27persen ), di sektor listrik, gas dan air sebanyak 6.512 orang (1,13persen ), di sektor bangunan sebanyak  998 orang  (0,17 persen ),  di  sektor  perdagangan  18.901 orang (3,29 persen ), di sektor perhubungan 50.923 orang (8,85 persen ), di sektor keuangan 6.102 orang (1,06 persen),  dan di sektor jasa lainnya 3.645 orang (0,63persen ).  ( Tabel 2.4 atau tabel 1.1 ).

Jenis komoditi ekspor selama ini terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan  di Kabupaten Madiun terdapat 6 ( Enam ) Jenis yaitu :

a.         Industri Logam Dasar sebanyak  2 buah

b.         Aneka Industri sebanyak  4 buah

Jumlah Koperasi yang sudah berbadan hukum di Kab. Madiun sebanyak 255 dengan rincian KUD 15 ( lima belas ) buah, Koperasi Pegawai Negeri 80 buah, jenis koperasi lainnya 160 buah.

  1. Sosial Budaya dan Agama

Adat istiadat yang sampai sekarang hidup di kalangan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut :

­                   Bersih desa, selamatan yang diselenggarakan oleh penduduk desa untuk meminta keselamatan bagi desanya masing masing.

­                   Tingkepan, yaitu mengadakan Upacara bagi ibu yang hamil 7 bulan untuk meminta berkah kepada Sang Pencipta agar persalinanya kelak berjalan lancar.

­                   Gotang royong cukup kuat

Gambaran keadaan keagamaan dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk beragama Islam  sebanyak  764.446 orang  ( 99,34 persen ), Protestan  sebanyak  4.329 orang  ( 0,56 persen ), Katholik  637 orang  ( 0,08 persen ),  Hindu   sebanyak 47 orang  ( 0,006 persen ) dan Budha sebanyak 38 orang ( 0,004 persen ).

Untuk mengamalkan ibadahnya, pemeluk agama tersebut didukung oleh masjid,  mushalla 2.336 buah, gereja protestan 58 buah,Katolik 6 buah, pura 0 buah dan 0 Vihara  ( Tabel 2.5 ).

Tabel 2.5

Keadaan Sosial Budaya dan Agama

No

Variabel

Jumlah

No

Variabel

Jumlah

1.

Penduduk menurut agama

769.497 Orang

2.

Tempat Ibadah

2.402 Buah

a. Islam

764.146 Orang

a. Mesjid/Musholla

2.336 Buah

b. Protestan

4.629 Orang

b. Gereja Protestan

58  Buah

c. Katolik

637 Orang

c. Gereja Katolik

6  Buah

d. Hindu

47 Orang

d. Pura

1  Buah

e. Budha

38 Orang

e. Vihara

1  Buah

3.

Puskesmas Induk (TT)

25  Buah

4.

Puskesmas Pembantu

58  Buah

5.

Rumah Sakit

3  Buah

6.

Balai Pengobatan

25 Buah

Sumber : Tabel 1 dan serta sumber lain yang relevan.

Keadaan kesehatan masyarakat dapat digambarkan bahwa gizi masyarakat pada umumnya bervariasi yaitu ada yang baik, kurang baik atau buruk dengan rincian 75 persen baik, 25 persen kurang, dan 0 persen buruk dengan angka harapan hidup 55 tahun, yang didukung oleh puskesmas induk TT sebanyak 5 buah dan puskesmas pembantu non TT 20 buah , dan rumah sakit sebanyak 2 buah serta balai pengobatan 9 buah. Jumlah puskesmas terhadap kecamatan adalah 100 persen, bila setiap kecamatan diharuskan  memiliki I puskesmas, maka masih terdapat 0 kecamatan yang belum memiliki puskesmas. Demikian juga halnya dengan jumlah rumah sakit terhadap kota Kab., maka masih terdapat 0 Kota/Kab. yang belum memiliki rumah sakit atau sudah mencukupi ( lihat Tabel 2.5 ).

  1. Transportasi dan Komunikasi

Sarana dan prasarana perhubungan baik trasportasi dan komunikasi merupakan sarana untuk memperpendek jarak antara daerah satu dengan yang lain. Transportasi merupakan alat angkut baik transportasi darat  ( kereta api, bus, mobil pribadi, sepeda motor, sepeda dan lain-lain ) dan transportasi perairan ( Kapal laut, motor boat, perahu dan lain-lain ) dan transportasi udara, sangat penting  dalam kehidupan masyarakat. Semua sarana tersebut ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain, meningkatkan mobilitas manusia ke tempat tujuan baik dari pedesaan sampai perkotaan, daerah perbatasan sampai daearah terpencil, atau membantu kemudahan siswa dari tempat tinggal menuju ke sekolah.

Tabel 2.6

Transportasi dan Komunikasi

No

Variabel

Jumlah

No

Variabel

Jumlah

1.

Kelas Jalan

  1. Tanah

  1. Aspal

ü                 Kondisi Baik

99,95  km

ü                 Kondisi Baik

357,90 km

ü                 Kondisi Sedang

–  km

ü                 Kondisi Sedang

181,30  km

ü                 Kondisi  Rusak

–  km

ü                 Kondisi  Rusak

118,10  km

2.

Jumlah TV

149.465 Buah

  1. Batu

3.

Jumlah Telepon

26.376 Buah

ü                 Kondisi Baik

62,30  km

4..

Jumlah Telegraf

– Buah

ü                 Kondisi Sedang

142,10  km

5.

Jumlah Teleks

Buah

ü                 Kondisi  Rusak

34,40  km

5.

Sumber : Tabel I dan sumber lain yang relevan

Sehubungan dengan itu, dapat diinformasikan bahwa : (1) jaringan jalan aspal sepanjang 657,9 km , terdiri atas 357,90 km kondisi baik, 181,30 km  rusak ringan, dan 118,10 km rusak berat; (2) jaringan jalan Batu jaringan sepanjang 238,8 km , terdiri atas 62,30 km kondisi baik, 142,10 km  rusak ringan, dan 34,40  km rusak berat; dan (3) jaringan tanah sepanjang 99,95 km , terdiri atas 99,95 km kondisi baik, 0 rusak ringan, dan 0 km rusak berat ( Tabel 2.6 ).

Mengenai jumlah sarana transportasi di daerah perkotaan pada umumnya adalah cukup terdiri  atas  :  sepeda, bis serta  angdes dan di daerah   pedesaan adalah   cukup terdiri atas : sepeda dan angdes. Pada umumnya anak berangkat sekolah menggunakan sepeda dan angdes.

  1. B. Pendidikan

Kemajuan pendidikan di Kabupaten Madiun cukup menggembirakan. pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah berkembang   diberbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau ke semua wilayah. Secara rinci, pembangunan disetiap jenjang pendidikan tidak sama, untuk itu, perlu dijelaskan secara berturut-turut tentang keadaan tingkat SD yang terdiri dari SD dan MI, tingkat SMP yang terdiri dari SMP dan MTs, serta tingkat SM yang terdiri dari SMA, SMK dan MA.

  1. 1. Tingkat  SD ( SD dan MI )

Berdasarkan data yang ada jumlah SD dan MI sebanyak 516 sekolah, siswa baru tingkat I sebesar 9484 orang, siswa seluruhnya sebesar 58907 siswa, dan lulusan  sebesar 10058 siswa. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 3423 ruang, dengan rincian 1788 ruang memiliki kondisi baik, 941 ruang kondisi rusak ringan, dan 694 ruang kondisi rusak berat, dengan jumlah kelas sebesar 3165 kelas, sehingga terdapat shift sebesar 0,92 yaitu perbandingan jumlah kelas dengani ruang kelas.

Guru yang mengajar di SD dan MI sebanyak 5422 orang diantaranya yaitu  sebanyak 4299 orang ( 79,29 persen ) adalah layak mengajar, 892 orang ( 16,45 persen ) semi layak, dan  231 orang ( 4,26 persen ) tidak layak mengajar.

Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SD dan MI terdapat fasilitas perpustakaan sebesar 66, lapangan olah raga sebanyak 335 tempat dan ruang UKS sebesar 456 ruang ( Tabel 2.7 ).

Tabel  2.7

Data Pokok SD dan MI

No

Komponen

SD

MI

SD+MI

1

Sekolah

454

62

516

2

Siswa Baru Tk I

8018

1466

9484

3

Siswa

50711

8196

58907

4

Lulusan

8786

1272

10058

5

Ruang Kelas

3023

400

3423

a. Baik

1565

223

1788

b. Rusak ringan

814

127

941

c. Rusak berat

644

50

694

6

Kelas

2750

415

3165

7

Guru

4618

804

5422

a. Layak mengajar

3602

697

4299

b. Semi layak

845

47

892

c. Tidak layak

171

60

231

8

Fasilitas

830

27

857

a. Perpustakaan

49

17

66

b. Lapangan olah raga

328

7

335

c. UKS

453

3

456

Pada tabel tersebut digambarkan pula, bahwa jumlah SD lebih besar jika dibandingkan dengan MI, hal ini terlihat pada tabel data yang ada. Jumlah SD sebesar 454 sekolah, dengan jumlah siswa sebanyak 50711 orang  dan ruang kelas sebesar 3023 ruang dan ditangani oleh guru sebanyak 4618 orang. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebesar 49 buah, lapangan olah raga sebesar 328 tempat dan ruang UKS sebesar 453 ruang.

Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah SD Negeri lebih banyak di SD Swasta. Begitu pula sebaliknya jumlah MI Swasta lebih banyak jika dibandingkan dengan MI Negeri. Secara keseluruhan jumlah SD lebih banyak , jika dibandingkan dengan MI. Hal ini disebabkan karena MI lebih banyak dibangun oleh lembaga/yayasan. Sedangkan SD lebih banyak dibangun oleh pemerintah melalui program bantuan pembangunan sekolah dasar yang lebih dikenal dengan SD Inpres.

2.        Tingkat SMP ( SMP dan MTs )

Berdasarkan data yang ada jumlah SMP dan MTs sebanyak 77 sekolah, siswa baru tingkat I sebesar 9479 orang, siswa seluruhnya sebesar 28173 orang dan lulusan sebesar 8435 orang. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas 622 ruang, dengan rincian 573 memiliki kondisi baik, 46 ruang dengan kondisi rusak ringan, dan 3 ruang kondisi rusak berat, dengan jumlah kelas sebesar 795 sehingga terdapat shisft sebesar 0,94 yaitu jumlah kelas dibagi ruang kelas.

Tabel 2.8

Data Pokok SMP dan MTs

No.

Komponen

SMP

MTs

SMP + MTs

1.

Sekolah

44

33

77

2.

Siswa Baru Tk. I

7302

2177

9479

3.

Siswa

21819

6354

28173

4.

Lulusan

6456

1979

8435

5.

Ruang Kelas

622

199

821

a. Baik

573

191

764

b. Rusak Ringan

46

6

52

c. Rusak Berat

3

2

5

6.

Kelas

579

216

795

7.

Guru

1443

692

2135

a. Layak Mengajar

1340

589

1929

b. Semi Layak

28

38

66

c. Tidak Layak

75

65

140

8.

Fasilitas

113

27

140

a. Perpustakaan

35

13

48

  1. Lapangan Olahraga

16

4

20

c. UKS

30

4

34

d. Laboratorium

32

6

38

Guru yang mengajar di SMP dan MTs sebanyak 2.135 orang diantaranya yaitu  sebanyak 1.929 orang ( 88,99 persen ) adalah layak mengajar, 66 orang  ( 3,72 persen ) semi layak, dan  140 orang ( 7,30 persen ) tidak layak mengajar. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar  di SMP  dan MTs terdapat fasilitas perpustakaan  sebesar 48 ruang, lapangan olah raga 20, UKS sebesar 34 ruang, dan ruang laboratorium sebesar 38 ruang.( Tabel 2.8 ).

Pada tabel tersebut digambarkan pula bahwa jumlah SMP lebih besar jika dibandingkan dengan  MTs, hal ini terlihat disemua data yang ada. Jumlah SMP  44 buah, dengan jumlah  siswa sebesar 21819 orang dengan ruang kelas sebesar 622 buah dan ditangani oleh guru sebanyak 1443 orang. Selain itu terdapat pula perpustakaan sebesar 35 ruang, lapangan olah raga 16 buah, UKS sebesar 30 ruang dan laboratorium sebesar 32 ruang.

Seperti halnya dengan MTs, jumlah MTs Swasta lebih banyak jika dibandingkan dengan MTs Negeri yaitu sebanyak 12 MTs Negeri dan  21 MTs Swasta. Sebaliknya pada SMP lebih banyak SMP Negeri dari pada SMP Swasta yaitu  sebanyak 37 sekolah dan SMP Swasta sebanyak 7 sekolah.

3.        Tingkat  SM  ( SMA, MA dan SMK )

Berdasarkan data yang ada, jumlah SMA, MA, dan SMK sebanyak 45 sekolah, siswa baru tingkat I sebesar 5812 siswa, siswa seluruhnya sebanyak 16452 siswa, dan lulusan sebanyak 4241 siswa. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 412 ruang dengan rincian 360 ruang kondisi baik, 37 ruang kondisi rusak ringan, dan 15 ruang  kondisi rusak berat, dengan jumlah kelas sebesar 467 buah, sehingga terdapat shift sebesar 1,13 yaitu perbandingan  jumlah kelas dengan ruang kelas.

Guru yang mengajar di SMA, MA dan SMK sebanyak 1.272 orang diantaranya yaitu sebanyak 1.120 orang (87,45 persen ) adalah layak mengajar,  99 orang ( 7,49 persen ) semi layak, dan 40 orang  ( 3,13 persen ) tidak layak mengajar.

Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA, MA dan SMK terdapat fasilitas perpustakaan sebesar 22 ruang, lapangan olah raga 16, UKS 24 ruang, laboratorium sebesar 52 buah, ketrampilan sebesar 21 buah, BP sebesar 25 buah, serba guna sebesar 8 buah, bengkel sebesar 8 buah, dan  ruang  praktik  sebesar 16 buah  ( Tabel  2.9 )

Bila dibandingkan antara siswa SMA dengan SMK yaitu 6445 siswa dibanding 7944 siswa ternyata jumlah siswa SMK lebih besar. Hal ini disebabkan karena pemerintah memprogramkan bahwa lulusan SMP/MTs diarahkan untuk melanjutkan ke SMK, dengan konsekuensi Pemerintah membangun USB SMK di daerah pinggiran atau daerah yang sangat membutuhkan. Dengan program ini diharapkan perbandingan jumlah siswa SMK : SMA menjadi 55,21 : 44,79. Disamping itu partisipasi dari sekolah swasta dalam upaya untuk menampung lulusan SMP/MTs juga sangat besar. Hal ini terbukti dengan banyak sekolah kejuruan swasta yang ada di Kabupaten Madiun. Sehingga lulusan SMK lebih besar jika dibandingkan dengan lulusan SMA.

Dari ketiga jenis sekolah yang ada, jumlah ruang kelas yang paling besar memiliki kondisi yang baik dan rusak berat adalah SMA.

Selanjutnya jika dilihat dari guru yang layak mengajar, ternyata paling banyak di SMA sebesar 90,94 persen dan yang terkecil di MA sebesar 84,35 persen. Bila dilihat dari fasilitas sekolah yang seharusnya ada, ternyata tidak semua fasilitas yang ada dimiliki oleh SMA, MA, atau SMK. Ruang Perpustakaan , lapangan olah raga, UKS hampir semua ada di tiga jenis sekolah, sedangkan bengkel dan ruang  praktek sesuai dengan fungsinya hanya terdapat di SMK. Kondisi sekolah yang tidak memiliki fasilitas  tersebut  hendaknya menjadi prioritas dalam pembangunan fasilitas tersebut.

Tabel  2.9

Data Pokok SMA,MA dan SMK

Tahun 2008/2009

No.

Komponen

SMA

MA

SMK

SM+MA

1.

Sekolah

13

15

17

45

2.

Siswa Baru Tk. I

2048

683

3081

5812

3.

Siswa

6445

2063

7944

16452

4.

Lulusan

1957

708

1576

4241

5.

Ruang kelas

190

93

129

412

a. Baik

155

77

128

360

b. Rusak Ringan

28

8

1

37

c. Rusak berat

7

8

0

15

6.

Kelas

173

79

215

467

7.

Guru

530

294

448

1272

a. Layak mengajar

482

248

390

1120

b. Semi layak

40

15

44

99

c. Tidak layak

8

31

14

53

8.

Fasilitas

a. Perpustakaan

10

9

3

22

b. Lapangan Olahraga

9

4

3

16

c. UKS

8

5

11

24

d. Laboratorium

26

8

18

52

e. Ketrampilan

7

4

10

21

f. BP

12

4

9

25

g. Serbaguna

4

0

4

8

h. Bengkel

0

0

8

8

i. Ruang Praktik

0

0

16

16

BAB  III

KINERJA  PENDIDIKAN  DASAR  DAN  MENENGAH

Profil Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Madiun Tahun 2008/2009 pada bab III yaitu Kinerja Pendidikan Dasar dan Menengah, akan dimulai dengan kinerja dipandang dari sudut pemerataan pendidikan, dilanjutkan dengan mutu pendidikan, kemudian relevansi pendidikan dan diakhiri dengan effisiensi internal pendidikan. Untuk pemerataan pendidikan, mutu pendidikan, effisiensi internal pendidikan, kinerja yang dilihat adalah menurut jenjang pendidikan di tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK , sedangkan untuk relevansi yang dilihat hanyalah SD, SMA dan SMK.

  1. A. Pemerataan  Pendidikan

Berdasarkan APK yang ada, ternyata APK tertinggi terdapat ditingkat SD yaitu 107,58 persen dan yang terendah ditingkat SM yaitu 48,45 persen (lihat tabel 3.1 ). Tingginya APK adalah akibat banyaknya siswa usia diluar usia sekolah yang berada dijenjang tersebut dan siswa dari luar daerah.

Bila dilihat per jenis kelamin, ternyata masih ada perbedaan gender dilihat dari APK pada tingkat SD laki – laki yaitu 114,19 persen dibandingkan pada tingkat SMP perempuan  96,04 persen.

Bila dilihat dari desa dan kota, APK yang lebih tinggi terdapat di desa yaitu 118,53 persen pada tingkat SD dan terendah terdapat di kota yaitu 49,87 persen pada tingkat SMP.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program Wajar Dikdas 9 Tahun di wilayah Kabupaten Madiun berhasil dengan baik dan Tuntas Paripurna.

APM yang tertinggi ditingkat SD yaitu 95,98 persen dan yang terendah ditingkat SM yaitu 35,85 persen. Berdasarkan APM dapat diketahui bahwa pada tingkat SD anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya.

Bila antar jenjang sekolah dibandingkan, maka semakin tinggi jenjang sekolah makin semakin kurang, hal itu ditunjukkan dari jumlah tingkat SMP berbanding tingkat SD sebesar 1 : 7 dan tingkat SM berbanding tingkat SMP sebesar 1 : 2. Makin sedikitnya jumlah sekolah di jenjang yang makin tinggi menunjukkan makin kurangnya jumlah sekolah yang diperlukan didaerah tersebut.

Tabel  3.1

Indikator Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah

No

Indikator

SD + MI

SMP+MTs

SM+MA

Lainnya

1.

APK

107,58

99,74

48,45

– Laki-laki

114,19

103,59

– Perempuan

101,25

96,04

– Desa

118,53

112,21

– Kota

63,79

49,87

2.

APM

95,98

80,69

35,85

3.

Perbandingan Antar jenjang

6,92

1,74

4.

Rasio

– Siswa / Sekolah

116

386

385

– Siswa / Kelas

19

37

39

– Siswa / Guru

11

13

13

– Kelas / Ruang Kelas

0.95

0.89

0.72

– Kelas / Guru

0.59

0.35

0.34

5.

Angka Melanjutkan

94.02

59.07

6.

Tingkat Pelayanan Sekolah

126

82

144

7.

Kepadata    Kepadatan Penduduk

57 Km2

27 Km2

33 Km2

Sumber  : Tabel 2.1  sampai  2.7

Indikator berikutnya membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru.

Rasio siswa per sekolah terpadat ditingkat  SM dengan angka 385 dan terjarang terdapat di tingkat SD dengan angka 116. Hal itu menunjukkan bahwa sekolah di daerah ini sangat heterogen. Keheterogenan sekolah juga terlihat dari adanya tipe sekolah yaitu tipe A, B, dan C. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 40 anak, ternyata pada kenyataannya juga sangat bervariasi.

Rasio siswa per kelas terpadat ditingkat SM yaitu 39 dan terjarang terdapat di tingkat SD/MI yaitu 19.

Rasio siswa per guru terdapat kesamaan pada setiap jenjang pendidikan dengan rasio rata-rata 13.

Ruang kelas pada SM adalah 1,08 hal itu berarti, bahwa pada tingkat tersebut sudah tidak memerlukan ruang kelas tambahan jika diharapkan jumlah kelas sama dengan jumlah ruang kelas, sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Sebaliknya, terdapat ruang kelas yang tidak digunakan, ini terlihat juga pada rasio di bawah 1 yang terdapat di tingkat SMP dan MTs.

Sejalan dengan perbandingan antara sekolah di tingkat SMP dan SD yang cukup tinggi , maka angka melanjutkan ke tingkat SMP juga cukup tinggi yaitu 94,02. Diharapkan jumlah tingkat SMP ditingkatkan, sehinggan angka melanjutkan juga akan meningkat. Sebaliknya, angka melanjutkan ke tingkat SM lebih kecil yaitu 59,07 terdapat selisih antara APK SM yaitu 48,45 persen. dengan Angka melanjutkan 59,07 berarti terdapat 10,62 % anak dari luar kota yang melanjutkan di sekolah Kabupaten Madiun. Salah satu sebab rendahnya angka melanjutkan ini karena perbandingan sekolah tingkat SM dan SMP juga rendah.

Rendahnya jumlah sekolah di jenjang yang lebih tinggi dapat dilihat pada tingkat pelayanan sekolah. Pada tingkat SM tingkat pelayanan sekolah lebih besar yaitu 144, jika dibandingkan dengan tingkat SMP atau SD. Sebaliknya, untuk tingkat SMP dan bahkan tingkat SD dilihat dari tingkat pelayanan sekolah belum merata yang diindikasikan pada TPS tingkat SMP sebesar 82 dan lebih besar di tingkat SD sebesar 126.

Perbedaan pencapaian di tingkat SD, SMP, dan SM juga karena akibat perbedaan kepadatan penduduk usia sekolah, kepadatan terbesar terdapat di tingkat SD dan terkecil terdapat di tingkat SMP. Di samping itu, banyak desa tertinggal juga mempengaruhi kinerja pendidikan dasar dan menengah.

  1. 1. Tingkat SD (SD dan MI)

Berdasarkan APK yang ada , ternyata porsi APK terbesar adalah SD. Hal yang sama juga terjadi pada APK yaitu 93,70 persen jika dibandingkan dengan MI yaitu 13,88 persen. Bila dilihat per jenis kelamin, ternyata masih ada perbedaan gender baik di SD maupun di MI. Untuk desa dan kota, ternyata juga terjadi perbedaan  yaitu desa lebih baik dibandingkan dengan kota. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa SD mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan MI. Di daerah ini anak yang bersekolah di SD lebih banyak dibandingkan dengan MI sesuai dengan jumlah sekolah yang ada.

Tabel 3.2

Indikator Pemerataan SD dan MI

No.

Indikator

SD

MI

SD+MI

Lainnya

1. APK

93,70

13,88

107,58

– Laki-laki

99,73

14,46

114,19

– Perempuan

87,92

13,32

101,24

– Desa

102,92

15,61

118,53

– Kota

56,83

6,96

63,79

2. APM

82,48

13,50

95,98

3. Rasio

-Siswa/Sekolah

114

122

236

-Siswa/Kelas

19

19

38

-Siswa /Guru

11

10

21

-Kelas/R. Kelas

0,94

1,01

0.95

Kelas/Guru

0,60

0,51

0,59

4. Tingkat Pelayanan Sekolah

106

5. Kepadatan Penduduk

55

Km2

6. Persentase desa tertinggal

21,84

Persen

Sumber: Tabel 2.1 sampai 2.7 Buku III Indikator

Indikator berikutnya membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru.

Rasio siswa per sekolah terpadat di MI dengan angka 122. Hal itu menunjukkan bahwa MI di daerah ini lebih banyak dinikmati.

Rasio siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 40 anak, ternyata pada kenyataanya juga sanggat bervariasi. Rasio siswa per kelas di SD adalah 19 dan MI adalah 19. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga SD dan MI dianggap cukup dapat melayani penduduk usia sekolah, khususnya usia 7 – 12 tahun. Lebih – lebih pada wilayah tertentu rasio per siswa   1 :< 10, sehingga perlu dilakukan regrouping.

Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terkecil di SD yaitu 1:11. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan  kelebihan guru di SD dan MI. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan untuk perencanaan penempatan guru, pemerataan guru serta pengadaan tenaga guru.

Ruang kelas MI terdapat kekurangan ruang, hal ini menunjukkan bahwa pada MI memerlukan ruang kelas tambahan, sesuai dengan jumlah sekolah, maka tingkat pelayanan sekolah di MI juga lebih rendah  jika dibandingkan dengan SD.

Berdasarkan indikator yang terdapat pada tabel 3.2 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa SD mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan MI. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang  lebih tinggi pada SD. Oleh karena itu, agar kinerja MI sebanding dengan SD, maka diperlukan penanganan lebih lanjut dan kontinyu untuk MI.

Dengan melihat hasil indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk usia sekolah dan banyaknya desa tertinggal tidak mempengaruhi pencapaian indikator pemerataan. Hai itu ditunjukkan dengan masih tingginya angka partisipasi bersekolah.

Selanjutnya bila dilihat dari Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara angka partisipasi dengan keadaan sekolah. Bila APK tingkat SD tinggi, dan sebaliknya rasio siswa per kelas rendah yaitu 19. Hal itu menunjukkan bahwa minat bersekolah di tingkat SD tinggi. Hal itu juga terlihat dari rendahnya siswa per sekolah, sedangkan TPS ternyata rendah yang berarti kesempatan belajar cukup tinggi.

  1. 2. Tingkat SMP (SMPdan MTs)

Berdasarkan APK yang ada, ternyata porsi APK terbesar adalah SMP yaitu 77,24 persen jika dibandingkan dengan MTs yaitu 22,50 persen (lihat tabel 3.3).  Hal yang sama juga terjadi pada APM. Bila dilihat per jenis kelamin, ternyata masih ada perbedaan gender baik di SMP maupun di MTs. Untuk desa dan kota, ternyata juga terjadi perbedaan yaitu desa lebih baik dibandingkan dengan kota, baik untuk SMP maupun MTs. Banyaknya porsi SMP pada APK dan APM disebabkan anak yang bersekolah di SMP lebih banyak dibandingkan dengan MTs dan sesuai deangan jumlah sekolah yang ada, SMP lebih banyak jika dibandingkan dengan MTs.

Untuk melihat kinerja SMP dan MTs, indikator berikut membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru.

Rasio siswa per sekolah terdapat di SMP dengan angka 504. Hal itu menunjukkan bahwa SMP di daerah ini lebih banyak diminati.

Rasio siswa per kelas di SMP adalah 39 dan MTs adalah 32. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 40 anak, ternyata pada kenyataannya juga sangat bervariasi.

Tabel 3.3

Indikator Pemerataan SMP dan MTs

No.

Indikator

SMP

MTs

SMP+MTs

Lainnya

1.

APK

77,24

22,50

99,74

-Laki-laki

79,74

23,85

103,59

-Perempuan

74,77

21,27

96,04

-Desa

86,90

25,31

112,21

-Kota

38,62

11,25

49,87

2.

APM

60,41

20,28

80,69

3.

Rasio

-Siswa/Sekolah

504

251

372

-Siswa/Kelas

39

32

37

-Siswa/Guru

14

12

13

-Kelas/R. Kelas

0.89

0.86

0.88

-Kelas/Guru

0.38

0.29

0.34

4.

Angka Melanjutkan

72.11

22.11

94.22

5.

Tingkat Pelayanan Sekolah

79

6.

Kepadatan Penduduk

27 km2

7.

Persentase Desa Tertinggal

21,84 persen

Sumber : Tabel 2.1 sampai 2.7 Buku III Indikator

Rasio siswa per guru juga bervariasi, dengan rasio terbesar di SMP yaitu 15. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan guru di SMP sudah dianggap cukup jika dibandingkan dengan di MTs.

Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah di SMP yaitu sebesar 0,89. Hal itu berarti baik di SMP maupun MTs tidak lagi memerlukan ruang kelas. Selain itu, sesuai dengan jumlah sekolah, maka tingkat pelayanan sekolah di SMP dan MTs cukup tinggi.

Berdasarkan indikator yang terdapat pada tabel 3.3 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk SMP dan MTs, maka dapat dikatakan bahwa SMP mempunyai kinerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan MTs. Kinerja yang lebih baik ini dapat dilihat dari banyaknya nilai yang lebih tinggi pada tingkat tersebut. Dengan demikian, untuk menghasilkan kinerja yang sama antara SMP dan MTs, perlu dilakukan penanganan lebih lanjut dan kontinyu untuk MTs.

Selanjutnya bila dilihat dari Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara angka partisipasi dengan keadaan sekolah. Bila APM tingkat SMP tertinggi yaitu 60,41 dan  rasio siswa per kelas juga cukup tinggi yairu 39. Rasio siswa per sekolah ternyata juga cukup tinggi yaitu 504, sedangkan TPS tenyata tinggi yang berarti kesempatan belajar cukup besar. Hal itu menunjukkan bahwa minat bersekolah di tingkat SMP tinggi, mengingat jumlah SMP cukup memadai.

Bila dikaitkan dengan tingkat kesulitan ke sekolah yang terdapat pada tabel 2.9 dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara angka partisipasi dengan kaadaan daerah. APM tingkat SMP tinggi, hal itu disebabkan karena lokasi sekolah mudah terjangkau oleh siswa.

Tambahan pula, kepadatan anak usia 13-15 tahun memang cukup besar. Kondisi ini, menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan kondisi daerah. Bila hanya dilihat dari pendidikan semata, maka akan sulit dilakukan pemecahannya tanpa faktor di luar pendidikan yang mempengaruhi.

  1. 3. Tingkat SM (SMA, MA dan SMK)

Berdasarkan APK yang ada, ternyata untuk tahun 2008 porsi APK terbesar adalah SMK yaitu 27,11 persen jika dibandingkan dengan SMA dan MA. Hal yang sama juga terjadi pada APM tingkatnya porsi APK dan APM pada SMK disebabkan karena pemerintah telah banyak membangun SMK dengan indicator 40% untuk SMA dan 60% untuk SMK dan banyaknya siswa yang bersekolah di SMK dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya yang setingkat, pada kenyataan sekarang telah terjadi perubahan jumlah lembaga di tingkat SMK, SMK lebih banyakt jika dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya yang setingkat, berarti animo masyarakat untuk melanjutkan ke SMK cukup tinggi.

Untuk melihat kinerja SMA, SMK, dan MA, indikator berikut membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa persekolah terpadat di SMA dengan angka 509. Hal itu menunjukkan bahwa sekolah di daerah ini (SMA ) masih lebih banyak diminati. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 40 anak, ternyata pada kenyataan juga sangat bervariasi. Rasio siswa per kelas tertinggi adalah 42 pada SMK dan terkecil adalah 28 untuk MA.

Tabel 3.4

Indikator Pemerataan SM dan MA

No

Indikator

SMA

MA

SMK

SM+MA

Lainnya

1. APK

16,17

5,18

27,11

48,46

-Laki-laki

-Perempuan

-Kota

-Desa

2. APM

13,32

4,26

18,27

35,85

3. Rasio

-Siswa/Sekolah

507

149

447

385

-Siswa/Kelas

29

28

42

42

-Siswa/Guru

12

7

16

16

-Kelas/Ruang Kelas

0,88

0,94

0,38

0,55

4. Tingkat Pelayanan Sekolah

144

5. Kepadatan Penduduk

33

6. Persentase Desa Tertinggal

21,84

Sumber : Tabel 2 .1 sampai 2.7 Buku III Indikator

Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar di  SMK yaitu 16. Ruang yang paling sering digunakan adalah di MA yaitu sebesar 0,94. Hal itu berarti bahwa pada SMA,SMK maupun MA tidak memerlukan ruang kelas tambahan jika diharapkan jumlah kelas sama dengan jumlah ruang kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Selain itu, sesuai dengan jumlah sekolah, maka tingkat pelayanan sekolah di SM juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya yang setingkat.

Berdasarkan Indikator yang terdapat pada tabel 3.4 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa SMK mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya yang setingkat. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi pada tingkat tersebut.

Tambahan pula, kepadatan anak usia 16-18 tahun memang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan kondisi daerah. Bila hanya dilihat dari pendidikan semata, maka akan sulit dilakukan pemecahannya tanpa mengikutsertakan faktor di luar pendidikan yang mempengaruhi.

B.       Mutu Pendidikan

Indikator mutu dapat dibedakan menjadi lima indikator mutu yaitu :           (1)mutu masukan, (2) mutu proses, (3) Mutu sumber daya manusia, (4) mutu fasilitas, dan (5) biaya. Berdasarkan mutu masukan dapat diketahui bahwa 92,59 persen siswa baru tingkat I untuk tingkat SD adalah berasal dari tamatan TK atau sejenis.

Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah dan angka lulusan, ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada tingkat SD yaitu sebesar 2,21 persen dan terendah terdapat pada tingkat SMP yaitu sebesar 0,18 persen. Selanjutnya angka putus sekolah terbesar terdapat pada tingkat SM yaitu sebesar 0,45 persen dan terendah terdapat pada tingkat SD yaitu sebesar 0,01 persen. Bila dilihat angka lulusan ternyata angka tertinggi terdapat pada tingkat SD yaitu sebesar 98,01 persen dan terendah terdapat pada tingkat SMP yaitu  sebesar 95,39 persen. Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada tingkat SMP. Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka mengulang paling rendah.

Bila dilihat dari mutu, maka persentase guru yang layak mengajar terbesar adalah pada tingkat SMP yaitu 88,99 persen dan guru yang layak mengajar terendah adalah pada tingkat SD yaitu 81,96 persen, mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah, hal itu terlihat pada kesesuaian ijasah guru-guru dengan bidang studi yang diajarkan.

Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik paling banyak terdapat pada tingkat SMP yaitu sebesar 85,04 persen sedangkan kondisi rusak berat yang paling banyak terdapat pada tingkat SD yaitu sebesar 22,05 persen. Banyaknya ruang kelas yang rusak berat ini menunjukkan mutu prasarana yang buruk dan berakibat secara tidak langsung akan menurunkan mutu sekolah.

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terbesar ada pada tingkat SM yaitu sebesar 84,62 persen dan  terendah ada pada tingkat SD sebesar 18,86 persen. Jumlah lapangan olahraga terbesar pada tingkat SM dan terendah ada pada tingkat SMP. Fasilitas sekolah lainnya yaitu ruang UKS terbesar terdapat pada tingkat SMA yaitu sebesar 69,23 persen. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketiga fasilitas tersebut, maka tingkat SM memiliki angka terbesar yaitu 51,46 persen

Tabel 3.5

Indikator Mutu Pendidikan

No

Indikator

SD + MI

SMP + MTs

SM + MA

1. Persentase lulusan TK/RA/BA

92,59

2. Angka Mengulang

2,21

0,18

0,19

3. Angka Putus Sekolah

0,01

0,37

0,45

4. Angka Lulusan

98,01

95,39

95,94

5. Angka Kelayakan Mengajar

a. Layak

81,96

88,99

87,45

b. Semi Layak

14,50

3,72

7,49

c. Tidak Layak

3,54

7,30

5,06

6. Persentase Kesesuaian Guru Mengajar

SMP

SMA

a. PPKn

100

100

b. Pend. Agama

100

100

c. Bhs. Indonesia

100

100

d. Bhs. Inggris

100

100

e. Sejarah & Sejarah  Budaya

100

f. Pend. Jasmani

100

100

g. Matematika

100

100

h. IPA

100

h.1. Fisika

100

h.2. Biologi

100

h.3. Kimia

100

i. IPS

100

i.1. Ekonomi

100

i.2. Sosiologi

100

i.3 Geografi

100

j. Seni & Kerajinan

100

k. Muatan Lokal

100

l. Tata Negara

100

m. Antropolgi

100

n. Pend. Seni

100

o. Bhs. Asing

100

p. B & P

100

100

q. Lain-lain

100

7. Persentase Kondisi Ruang Klas SD/MI SMP/MTs SMA/MA
a. Baik

44,46

85,04

66,69

b. Rusak Ringan

33,48

12,60

27,78

c. Rusak Berat

22,05

2,36

0

8. Persentase Fasilitas Sekolah

a. Perpustakaan

18,86

61,36

74,33

b. Lapangan OR

41,52

25,11

48,65

c. UKS

52,05

41,77

52,27

d. Laboratorium

47,19

123,89

e. Ketrampilan

41,05

f. Bimbingan Penyuluhan

60,05

g. Serba Guna

15,19

h. Bengkel

6

i. Ruang Praktik

6

Sumber : Tabel 3.1 sampai 3.33, Buku III Indikator

Berdasarkan indikator mutu yang terdapat pada Tabel 3.5 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SM mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SMP dan tingkat SD kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut.

  1. Tingkat SD (SD dan MI)

Berdasarkan mutu masukan dapat diketahui bahwa  92,59 persen siswa baru tingkat I SD yang berasal dari tamatan TK atau sejenis lebih kecil jika dibandingkan dengan MI. Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada SD yaitu sebesar 1,34 persen, angka putus sekolah terbesar terdapat pada MI yaitu sebesar 0,03 persen, dan ternyata angka tertinggi lulusan terdapat pada MI yaitu sebesar 100 persen. Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja sudah mendekati seimbang antara SD dan MI. Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka putus sekolah paling rendah di SD dan angka lulusan yang paling tinggi di SD.

Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar di SD lebih besar daripada MI. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah. Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik lebih banyak terdapat pada  MI yaitu sebesar 50,74 persen sedangkan kondisi rusak berat yang paling banyak terdapat pada SD yaitu sebesar 23,40 persen. Banyaknya ruang kelas yang rusak berat ini menunjukkan mutu prasarana yang buruk dan berakibat secara tidak langsung akan menurunkan mutu sekolah.

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Jumlah perpustakaan terbesar di MI. Jumlah lapangan olahraga terbesar di SD dan ruang UKS terbesar di SD. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketiga fasilitas tersebut, maka SD memiliki angka terbesar yaitu 60,67 persen.

Tabel 3.6

Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SD

No

Indikator

SD

MI

1.

Persentase Lulusan TK / RA/ BA

92,59

89,69

2.

Angka mengulang

2,34

1,33

3.

Angka putus sekolah

0,01

0,03

4.

Angka Lulusan

97,75

100,00

5.

Angka Kelayakan Mengajar

a. Layak

81,14

86,69

b. Semi layak

16,00

5,85

c. Tidak layak

2,86

7,46

6.

Persentase Kondisi R. Kelas

a. Baik

43,60

50,74

b. Rusak ringan

33,00

36,95

c. Rusak berat

23,40

12,32

7.

Persentase Fasilitas sekolah

a. Perpustakaan

10,75

26,98

b. Lapangan OR

71,93

11,11

c. UKS

99,34

4,76

Sumber : Tabel 3.1 sampai 3.33, Buku III Indikator

Berdasarkan indikator mutu yang terdapat pada Tabel 3.6 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk SD dan MI, maka dapat dikatakan bahwa SD mempunyai kinerja mutu yang lebih unggul dibandingkan MI kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut.

  1. Tingkat SMP (SMP dan MTs)

Berdasarkan mutu masukan yang terdapat Tabel 3.7 dapat diketahui bahwa rasio NUN lulusan dibandingkan dengan NUN siswa baru, ternyata SMP lebih besar daripada MTs. Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada SMP yaitu sebesar 0,23 persen, angka putus sekolah terbesar terdapat pada SMP yaitu sebesar 0,41 persen. Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja pada SMP dan MTs seimbang. Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka mengulang dan putus sekolah paling rendah pada  MTs serta angka lulusan yang paling tinggi di SMP.

Tabel 3.7

Indikator Mutu Pendidikan tingkat SMP

No

Indikator

SMP

MTs

1.

Rasio Lulusan/Siswa Baru

1,12

0,78

2.

Angka mengulang

0,23

0,05

3.

Angka putus sekolah

0,41

0,25

4.

Angka Lulusan

97,38

87,32

5.

Angka Kelayakan Mengajar

a. Layak

92,86

85,12

b. Semi layak

1,94

5,49

c. Tidak layak

5,20

9,39

6.

Persentase Kesesuaian guru mengajar

a. PPKn

100

b. Pend. Agama

100

c. Bhs Indonesia

100

d. Bhs Inggris

100

e. Sejarah & Sejarah Budaya

0

f. Pend. Jasmani

100

g. Matematika

100

h. IPA

100

i. IPS

100

j. Seni & Kerajinan

100

. k. Muatan Lokal

100

l. B dan P

100

m. Lain-lain

0

7.

Persentase Kondisi R. Kelas

a. Baik

86,81

80,43

b. Rusak Ringan

12,38

13,19

c. Rusak Berat

0,81

6,38

8.

Persentase Fasilitas sekolah

a. Perpusakaan

83,33

26,98

b. Lapangan OR

38,10

11,11

c. UKS

71,43

4,76

d. Laboratorium

76,19

18,18

Sumber : Tabel 3.1 sampai 3.33, Buku III Indikator

Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar di SMP lebih besar dari pada di MTs. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah. Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik lebih banyak pada SMP yaitu sebesar 86,81 persen, sedangkan kondisi rusak berat yang paling banyak terdapat di MTs sebesar 6,38 persen.

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Jumlah perpustakaan lebih besar SMP. Jumlah lapangan olahraga lebih besar SMP dari pada MTs , ruang UKS lebih besar SMP , dan ruang laboratorium lebih besar pada SMP. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki keempat fasilitas tersebut, maka SMP memiliki angka terbesar yaitu 67,26 persen (tabel 3.7).

Berdasarkan indikator mutu yang terdapat pada Tabel 3.7 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk SMP dan MTs, maka dapat dikatakan bahwa SMP mempunyai kinerja mutu yang lebih unggul dibandingkan dengan MTs. Kinerja  yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut. Dengan demikian, kinerja mutu yang lebih buruk ini yang harus ditanganni lebih lanjut.

  1. Tingkat SM (SMA, MA dan SMK)

Berdasarkan mutu masukan yang terdapat pada tabel 3.8 dapat diketahui bahwa rasio NUN lulusan dibandingkan dengan NUN siswa baru, ternyata SMA terbesar jika dibandingkan dengan kedua jenis sekolah lainnya yang sejenis. Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada MA yaitu sebesar 0,79 persen, angka putus sekolah terbesar terdapat pada MA yaitu sebesar 0,79 persen, dan angka lulusan tertinggi terdapat pada SMK yaitu sebesar 98,47 persen. Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa mutu masukan terbaik adalah pada SMK. Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka putus sekolah paling rendah serta angka lulusan yang paling tinggi.

Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar di SMA terbesar jika dibandingkan dengan kedua jenis sekolah lainnya yang setingkat. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah. Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik terbesar terdapat pada SMK yaitu sebesar 86,08 persen sedangkan kondisi rusak berat yang terbanyak terdapat pada MA yaitu sebesar 10,26 persen. Banyaknya ruang kelas yang rusak berat ini menunjukkan mutu prasarana yang buruk dan berakibat secara tidak langsung akan menurunkan mutu sekolah.

Tabel 3.8

Indikator Mutu Pendidikan tingkat SM

No

Indikator

SMA

SMK

MA

1.

Rasio NUN Lulusan/Siswa Baru

2,25

1,35

1,2

2.

Angka mengulang

0,17

0,03

0,79

3.

Angka putus sekolah

0

0,45

0,79

4.

Angka Lulusan

94,41

98,47

93,88

5.

Angka Kelayakan Mengajar

a. Layak

90,94

87,65

84,35

b. Semi layak

7,55

9,82

5,10

c. Tidak layak

1,51

9,13

10,54

6.

Persentase Kesesuaian guru mengajar

a. PPKn

100

b. Pend. Agama

100

c. Bhs Indonesia

100

d. Bhs Inggris

100

e. Sejarah & Sejarah Budaya

100

f. Pend. Jasmani

100

g. Matematika

100

h. IPA

h. 1. Fisika

100

h. 2. Bioligi

100

h. 3. Kimia

100

i. IPS

i. 1. Ekonomi

100

i. 2. Sosiologi

100

i. 3. Geografi

100

j. Seni & Kerajinan

k. Muatan Lokal

l. Tata Negara

100

m. Antropologi

100

n. Pendidikan Seni

100

o. Bahasa Asing

100

p. B dan P

100

q. Lain-lain

100

7.

Persentase Kondisi R. Kelas

a. Baik

78,97

35,03

86,08

b. Rusak Ringan

10,77

64,97

7,59

c. Rusak Berat

10,26

0

6,33

8.

Persentase Fasilitas sekolah

a. Perpusakaan

84,62

19

64,29

b. Lapangan OR

69,23

0

28,57

c. UKS

69,23

0

35,71

d. Laboratorium

192,31

0

57,14

Sumber : Tabel 3.1 sampai 3.33, Buku III Indikator

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. SMA memiliki jumlah perpustakaan terbesar jika dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya yang setingkat. Jumlah lapangan olahraga terbesar pada SMA, ruang UKS terbesar pada SMA, ruang laboratorium terbesar pada SMA. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki keempat fasilitas tersebut, maka SMA memiliki angka terbesar yaitu 103,85 persen. Dengan melihat indikator mutu sarana prasarana dapat dikatakan bahwa SMA mempunyai mutu prasarana terbaik.

Berdasarkan indikator mutu yang terdapat pada Tabel 3.8 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk SMA. SMK, dan MA, maka dapat dikatakan bahwa SMA mempunyai kinerja mutu yang lebih unggul dibandingkan dengan  jenis sekolah lainnya.. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tingggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut. Dengan demikian, kinerja mutu yang lebih buruk ini yang harus ditangani lebih lanjut.

  1. C. Relevansi Pendidikan

Tidak seperti dua indikator sebelumnya yang menggunakan jenis indikator yang sama, indikator untuk relevansi antara tingkat SD, SMA, dan SMK berbeda. Untuk SD merupakan relevansi antara muatan lokal dengan mata pelajaran yang dikembangkan oleh daerah, untuk SMA merupakan relevansi antara siswa menurut jurusan di SMA dengan kriteria dan prosedur penjurusan di SMA, sedangkan untuk SMK adalah relevansi antara lulusan dengan yang terserap disektor mata pencaharian. Oleh karena itu, analisisnya juga dibedakan antara ketiga jenis sekolah tersebut.

  1. Tingkat SD

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 3.9, dapat diketahui bahwa di semua kecamatan mempunyai relevansi pendidikan yang baik antara kurikulum muatan lokal yang ada dengan mata pelajaran yang dikembangkan di SD.

Tabel 3.9

Analisis Relevansi SD

No

Kecamatan

Muatan Lokal

Mata Pelajaran

Sektor Dominan

1

Jiwan

2

Bhs. Jawa, T. Boga

1

0

9

2

Nglames

2

Bhs. Jawa, T. Boga

1

0

9

3

Balerejo

2

Bhs. Jawa, T. Boga

1

0

9

4

Mejayan

2

Bhs. Jawa, T. Boga

1

0

9

5

Pilangkenceng

2

Bhs. Jawa, T. Boga

1

0

9

6

Saradan

2

Bhs. Jawa, T. Boga

1

0

9

7

Gemarang

2

Bhs. Jawa, T. Boga

1

0

9

8

Wungu

2

Bhs. Jawa, T. Boga

1

0

9

9

Kare

2

Bhs. Jawa, T. Boga

1

0

9

10

Geger

2

Bhs. Jawa, T. Boga

1

0

9

11

Dagangan

2

Bhs. Jawa, T. Boga

1

0

9

12

Kebonsari

2

Bhs. Jawa, T. Boga

1

0

9

13

Dolopo

2

Bhs. Jawa, T. Boga

1

0

9

14

Sawahan

2

Bhs. Jawa, T. Boga

1

0

9

15

Wonoasri

2

Bhs. Jawa, T. Boga

1

0

9

Sumber : Tabel 4.1, Buku III Indikator

Dengan melihat kondisi seperti ini, maka kecamatan yang tidak ada relevansinya hendaknya dijadikan prioritas utama untuk ditangani lebih lanjut sehingga relevan, misalnya dengan mengganti mata pelajaran yang  dikembangkan sesuai dengan sektor dominan atau lingkungan sekolah.

  1. Tingkat SMA

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 3.10, dapat diketahui bahwa di semua kecamatan mempunyai relevansi pendidikan yang baik antara kriteria dan prosedur penjurusan dengan jumlah siswa yang ada di SMA. Kriteria dan prosedur penjurusan dilaksanakan dalam empat kriteria yaitu berdasarkan prestasi, tes bakat/minat, gabungan, dan belum melaksanakan.

Tabel 3.10

Persentase Siswa Menurut Jurusan dan Sekolah yang Kriteria Melakukan Penjurusan di SMA

No

Kecamatan

% Siswa menurut jurusan

% Kriteria dan Penjurusan

IPA

IPS

Bahasa

Prestasi

Minat

Gab

Belum

1

Kebonsari

0

0

0

0

0

0

0

2

Geger

53,72

47,84

0

0

0

2

0

3

Dolopo

49,90

44,30

0

0

0

1

0

4

Dagangan

33.66

75,47

0

0

0

1

0

5

Wungu

47,93

48,25

0

0

0

1

0

6

Kare

0

0

0

0

0

0

0

7

Gemarang

0

0

0

0

0

0

0

8

Saradan

51,14

67,86

0

0

0

1

0

9

Pilangkenceng

33,76

68,25

0

0

0

1

0

10

Mejayan

51,68

54,84

0

0

0

3

0

11

Wonoasri

0

0

0

0

0

0

0

12

Balerejo

0

0

0

0

0

0

0

13

Madiun

30,36

67,39

0

0

0

1

0

14

Sawahan

0

0

0

0

0

0

0

15

Jiwan

40,1

59,9

0

0

0

1

0

Rata – rata

45,12

54,88

0,00

0

0

12

0

Sumber : Tabel 4.2, Buku III Indikator

  1. Tingkat SMK

Lulusan SMK kelompok teknologi dan industri seharusnya dapat terserap di lapangan kerja  di tiga  sektor yaitu  pertambangan,  penggalian  industri  pengolahan,  serta bangunan ; kelompok pertanian dan kehutanan terserap di sektor pertanian dan kehutanan; kelompok bisnis dan menajemen terserap di dua sektor yaitu perdagangan dan keuangan; kelompok pariwisata terserap di sektor angkutan dan jasa kemasyarakatan; kelompok kesejahteraan masyarakat terserap di dua sektor yaitu listrik, gas dan air dengan jasa kemasyarakatan; sedangkan kelompok seni dan kerajinan terserap di dua sektor yaitu perdagangan dan angkutan.

Tabel 3.11

Persentase siswa SMK menurut kelompok

No

Kecamatan

Teknologi & Industri

Pertanian & Kehut

Bisnis & Manaj

Pariwisata

KesejahMasyar.

Seni & Kerajinan

1

Jiwan

100

0

0

0

0

0

2

Nglames

0

0

0

0

0

0

3

Balerejo

0

0

0

0

0

0

4

Mejayan

86,18

0

13,82

0

0

0

5

Pilang

kenceng

0

0

0

0

0

0

6

Saradan

0

0

0

0

0

0

2

Gemarang

0

0

0

0

0

0

8

Wungu

0

0

0

0

0

0

9

Kare

0

0

0

0

0

0

10

Geger

0

0

100

0

0

0

11

Dagangan

0

0

100

0

0

0

12

Kebonsari

0

0

0

0

0

0

13

Dolopo

100

0

0

0

0

0

14

Sawahan

0

0

0

0

0

0

15

Wonoasri

22,73

0

68,38

4,57

0

4,32

Rata-rata

77,23

0

70,55

4,57

0

4,38

Sumber : Tabel 4.3 Buku III Indikator

Dari jumlah SMK yang ada, semuanya telah  melaksanakan pendidikan sistem ganda (PSG), hal itu membuktikan adanya relevansi antara SMK dengan dunia industri atau dunia usaha. (lihat 4.3 Hasil Indikator, Buku III). Kondisi seperti ini menunjukkan adanya relevansi antara SMK dengan dunia industri dan dunia usaha.

Tabel 3.12

Persentase lulusan SMK

No

Kecamatan

Teknologi & Industri

Pertanian & Kehut

Bisnis & Manajemen

Pariwisata

Kesejah. Masyar.

Seni & Kerajinan

1

Jiwan

100

0

0

0

0

0

2

Nglames

0

0

0

0

0

0

3

Balerejo

0

0

0

0

0

0

4

Mejayan

83,23

0

16,77

3,07

0

0

5

Pilangkenceng

0

0

0

0

0

0

6

Saradan

0

0

0

0

0

0

7

Gemarang

0

0

0

0

0

0

8

Wungu

0

0

0

0

0

0

9

Kare

0

0

0

0

0

0

10

Geger

0

0

100

0

0

0

11

Dagangan

0

0

100

0

0

0

12

Kebonsari

0

0

0

0

0

0

13

Dolopo

100

0

0

0

0

0

14

Sawahan

0

0

0

0

0

0

15

Wonoasri

0

0

100

0

0

0

Rata-rata

93,41

0

79,19

3,07

0

0

Sumber : Tabel 4.4 Buku III Indikator

Selain itu, berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 3.11 dan 3. 12, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan belum terdapat relevansi antara lulusan SMK dengan lapangan kerja yang ada, mengingat di Kab. Madiun tidak terdapat SMK dengan jurusan pertanian & kehutanan serta  seni & kerajinan. Lulusan  yang banyak dihasilkan adalah lulusan dari kelompok Teknologi dan Industri, sedangkan yang paling sedikit adalah dari kelompok pariwisata ( Tabel 3.11 ). Di samping itu, jenis lapangan kerja yang banyak menyerap lulusan adalah dari sektor teknologi & industri  yang paling sedikit adalah dari sektor pariwisata ( Tabel 3.12 ).

Tabel 3. 13

Persentase lulusan menurut rumpun yang terserap

di lapangan kerja menurut sektor *)

No

Kecamatan

Teknologi

& Industri

Pertanian

& Kehut.

Bisnis &

Manaj.

Pariwi

Sata

Kesejah

Masyar.

Seni &

Kerajinan

1

Jiwan

57,14

0

0

0

0

0

2

Nglames

0

0

0

0

0

0

3

Balerejo

0

0

0

0

0

0

4

Mejayan

53,55

0

10,51

0

4,06

0

5

P. kenceng

0

0

0

0

0

0

6

Saradan

0

0

0

0

0

0

7

Gemarang

0

0

0

0

0

0

8

Wungu

0

0

0

0

0

0

9

Kare

0

0

0

0

0

0

10

Geger

0

0

45,97

0

13,79

0

11

Dagangan

0

0

79,07

0

0

0

12

Kebonsari

0

0

0

0

0

0

13

Dolopo

61,40

0

0

0

0

0

14

Sawahan

0

0

0

0

0

0

15

Wonoasri

0

0

60,06

0

14,36

0

JUMLAH

12,66

0

13,02

0

2,15

0

Catatan : Sektor yang semula 9 diintegrasikan menjadi 6 kelompok di SMK

Dengan menggabungkan dari 9 sektor menjadi 6 sektor sesuai dengan kelompok di SMK yang terdapat pada Tabel 3.13, maka lulusan  kelompok teknologi & Industri merupakan lulusan terbesar yang dapat diserap di lapangan kerja, sedangkan kelompok kesejahteraan masyarakat. merupakan  lulusan terkecil yang dapat diserap di lapangan kerja, dan lulusan yang masih menganggur sebesar 12,81 persen. Dengan kondisi semacam ini, yang paling cocok untuk daerah ini adalah SMK dengan kelompok Teknologi dan Industri.

Dengan melihat kondisi seperti ini, maka untuk daerah ini SMK yang paling cocok adalah SMK kelompok Teknologi & Industri, sedangkan SMK yang paling tidak sesuai adalah SMK kelompok kesejahteraan masyarakat oleh karena itu, agar lulusan SMK dapat dimanfaatkan oleh daerah setempat, sebaiknya ditingkatkan kualitasnya terutama dalam dominan/aspek ketrampilan. sedangkan SMK  kelompok ini ( kesejahteraan masyarakat ) sebaiknya diganti dengan kelompok lain yang lebih sesuai.

  1. D. Effisiensi Internal Pendidikan

Seperti halnya dua indikator pertama yaitu pemerataan dan peningkatan mutu, indikator untuk efisiensi juga menggunakan data yang tersedia. Untuk tingkat SD sampai tingkat SM menggunakan indikator yang sama. Indikator dimaksud meliputi jumlah keluaran, jumlah tahun – siswa, jumlah putus sekolah, jumlah mengulang, lama belajar, tahun – siswa terbuang, tahun – masukan per input dan rasio keluaran dan masukan.

Tabel 3.14

Efisiensi Internal Pendidikan

No

Komponen

SD + MI

SMP + MTs

SMA + MA

SM + MA

1

Jumlah Keluaran

964

1100

898

905

2

Jumlah Tahun-siswa

6.100

3..230

2.916

3.019

3.

Jumlah Putus sekolah

36

-100

102

95

4

Jumlah Mengulang

143

5

10

6

5

Lama Belajar

– Lulusan

6,14

3

3,01

3,01

– Putus Sekolah

4,92

0,75

2,08

3,14

-Kohort

6,10

3,23

2,92

3,02

6

Tahun-siswa Terbuang

– Jumlah

475

-68

238

313

– Mengulang

298

7

26

15

– Putus sekolah

177

-75

212

298

7

Tahun-masukan per lulusan

6,33

2,94

3,25

3,34

8

Rasio keluaran/masukan

0,95

1,02

0,92

0,90

Sumber : Tabel 5.1, Buku III Indikator

Berdasarkan Tabel 3.14 diketahui bahwa jumlah keluaran yang terbaik yaitu dalam arti mendekati angka 1000 adalah pada tingkat SD+MI sebesar 964, jumlah tahun-siswa yang seharusnya 6000 untuk tingkat SD dan 3000 untuk tingkat SMP dan SM, sedangkan yang memiliki jumlah tahun siswa terbesar adalah pada tingkat SD sebesar 6.100, Jumlah putus sekolah yang terbaik yaitu mendekati 0 persen ada pada tingkat SD+MI sebesar  36. Selanjutnya, jumlah mengulang yang mendekati 0 persen atau yang terbaik ada pada tingkat SMP sebesar 5.

Untuk melihat efisiennya suatu sekolah dapat dilihat dari rata-rata lama belajar siswa, untuk tingkat SD seharusnya lama belajar sampai lulus atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 6 tahun dan tingkat SMP dan SM seharusnya 3 tahun sehingga tidak ada siswa yang mengulang atau putus sekolah. Rata-rata lama belajar lulusan ini yang paling penting untuk menentukan efisien tidaknya suatu sekolah. Berdasarkan rata-rata lama belajar lulusan, ternyata yang kondisinya terbaik adalah pada tingkat SMP. Bila dilihat lama belajar putus sekolah, ternyata kondisi putus sekolah yang terburuk adalah pada tingkat SD yaitu sebesar 4,92 yang berarti hanya beberapa tahun sekolah telah mengalami putus sekolah. Di samping itu, rata-rata lama belajar kohort merupakan rata-rata dari lulusan dan putus sekolah.

Efisien atau tidaknya suatu sekolah juga dapat dilihat dari tahun-siswa terbuang. Tahun-siswa terbuang dirinci menjadi tiga yaitu terbuang karena mengulang, putus sekolah dan gabungan antara mengulang dan putus sekolah. Tahun-siswa terbuang yang terbaik yang berarti nilainya mendekati 0 ada pada tingkat SM+MA Bila dilihat tahun masukan per lulusan maka tingkat SD memiliki nilai tertinggi jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Demikian juga dengan rasio keluaran per masukan, nilai terbesar yaitu mendekati angka 1 terdapat pada tingkat SMP.

Dengan mendasarkan pada 8 jenis indikator untuk efisiensi internal sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat SMA memiliki kinerja yang baik dilihat dari sisi efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya nilai yang positif dari setiap indikator efisiensi.

Tabel 3.15

Siswa Bertahan dan Putus Sekolah

No

Jenis Sekolah

Putus Sekolah

Bertahan termasuk mengulang

Bertahan tanpa mengulang

1

SD

52

5926

5377

2

MI

-54

6128

5840

3

SD + MI

36

5957

5436

4

SMP

-202

4548

3339

5

MTs

185

3703

2884

6

SMP + MTs

-100

4325

3217

7

SMA

105

3800

2904

8

MA

95

3808

2898

9

SMA + MA

102

3804

2902

10

SMK

48

4189

2235

11

SM + MA

95

3918

3010

Sumber : Tabel 5.2, Buku III Indikator

Dengan melihat jumlah siswa putus sekolah berdasarkan kohort dari 1000 siswa dapat diketahui bahwa dari tiga jenjang pendidikan yang ada, ternyata jenis sekolah MTs yang paling besar siswa putus sekolah, sedangkan jenis sekolah yaitu SD dan SMK yang paling kecil. Besarnya siswa yang putus sekolah ini juga terlihat dari yang bertahan makin kecil dan yang terbaik terdapat di jenis MTs dan yang terburuk pada jenis MI. Bila dikaitkan dengan siswa bertahan tetapi juga pernah mengulang, maka jenis MTs mempunyai kondisi yang paling baik dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya dan yang paling jelek adalah Mi.

(lihat Tabel 3.15).`

Tabel 3.16

Pemborosan Biaya akibat Tahun-siswa terbuang

No

Jenis Sekolah

Tahun-siswa terbuang

1

SD

558

2

MI

-25

3

SD + MI

475

4

SMP

-225

5

MTs

448

6

SMP + MTs

-68

7

SMA

231

8

MA

263

9

SMA + MA

238

10

SMK

382

11

SM + MA

313

Sumber : Tabel 5.3 Buku III Indikator

  1. 1. Tingkat SD ( SD dan MI )

Berdasarkan  Tabel 3.17 diketahui bahwa jumlah keluaran yang terbaik yaitu dalam arti mendekati angka 1000 adalah SD Jumlah tahun-siswa yang seharusnya 6000 untuk tingkat SD ternyata sebesar 6.027 untuk SD dan sebesar 5.513 untuk MI. Jumlah putus sekolah yang terbaik yaitu mendekati 0 persen adalah SMA dan SMK sebesar ( 47)  Selanjutnya jumlah mengulang yang mendekati 0 persen atau yang lebih baik adalah MTs. Sebesar 3

Tabel 3.17

Efisiensi Internal Pendidikan SD dan MI

No

Komponen

SD

MI

1

Jumlah Keluaran

948

1054

2

Jumlah Tahun-siswa

6077

62063

3

Jumlah Putus sekolah

52

-54

4

Jumlah Mengulang

151

78

5

Lama Belajar

– Lulusan

6,15

6,08

– Putus Sekolah

4,73

3,67

-Kohort

6,08

6,21

6

Tahun-siswa Terbuang

– Jumlah

558

-25

– Mengulang

312

173

– Putus sekolah

246

-98

7

Tahun-masukan per lulusan

6,28

7.08

8

Rasio keluaran/masukan

0,95

0,85

Sumber : Tabel 5.1, Buku III Indikator.

Untuk melihat lebih efisien mana SD atau MI dapat dilihat dari rata-rata lama belajar siswa, untuk tingkat SD seharusnya lama belajar sampai lulus atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 6 tahun yang berarti tidak ada siswa yang mengulang atau putus sekolah. Rata-rata lama belajar lulusan ini yang paling penting untuk menentukan efisien tidaknya suatu sekolah. Berdasarkan rata-rata lama belajar lulusan, ternyata kondisi MI lebih baik dibandingkan dengan SD yaitu 6,08 dan 6,15. Bila dilihat lama belajar putus sekolah, ternyata kondisi putus sekolah yang terburuk adalah SD yaitu sebesar 4,73 yang berarti hanya beberapa tahun sekolah telah mengalami putus sekolah. Di samping itu, rata-rata lama belajar kohort merupakan rata-rata dari lulusan dan putus sekolah dan lebih tinggi MI jika dibandingkan dengan SD.

Mana yang lebih efisien SD atau MI juga dapat dilihat dari tahun-siswa terbuang. Tahun-siswa terbuang karena mengulang lebih baik MI , sedangkan karena putus sekolah lebih baik MI. Sehingga secara gabungan antara mengulang dan putus sekolah yang lebih baik juga di MI. Bila dilihat tahun masukan per lulusan maka SD lebih baik. Demikian juga dengan rasio keluaran per masukan, nilai terbesar yaitu mendekati angka 1 terdapat pada SD.

Dengan mendasarkan pada 8 jenis indikator untuk efisiensi internal sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa SD memiliki kinerja yang terbaik dilihat dari sisi efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya nilai yang positif dari setiap indikator efisiensi jika dibandingkan dengan MI.

  1. 2. Tingkat SMP (SMP dan MTs)

Berdasarkan Tabel 3.18 diketahui bahwa jumlah keluaran yang terbaik yaitu dalam arti mendekati angka 1000 adalah SMP Jumlah tahun-siswa yang seharusnya 3000 untuk tingkat SMP ternyata hanya sebesar 2.974 untuk SMP dan sebesar 2.877 untuk MTs. Jumlah putus sekolah yang terbaik yaitu mendekati 0 persen adalah SMP sebesar 57 selanjutnya, jumlah mengulang yang mendekati 0 persen atau yang lebih baik adalah MTs sebesar 3.

Tabel 3.18

Efisiensi Internal Pendidikan SMP dan MTs

No

Komponen

SMP

MTs

1

Jumlah Keluaran

1202

815

2

Tahun siswa terbuang

-255

448

3

Jumlah Putus sekolah

-202

185

4

Jumlah Mengulang

4

3

5

Lama Belajar

– Lulusan

3,00

3,00

– Putus Sekolah

1,29

2,39

-Kohort

3,35

2,89

6

Tahun-siswa Terbuang

– Jumlah

-255

448

– Mengulang

5

5

– Putus sekolah

-260

443

7

Tahun-masukan per lulusan

2,79

3,55

8

Rasio keluaran/masukan

1,08

0,85

Sumber : Tabel 5.1, Buku III Indikator.

Untuk melihat lebih efisien mana SMP atau MTs dapat dilihat dari rata-rata lama belajar siswa, untuk tingkat SMP seharusnya lama belajar sampai lulus atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 3 tahun yang berarti tidak ada siswa yang mengulang atau putus sekolah. Rata-rata lama belajar lulusan ini yang paling penting untuk menentukan efisien tidaknya suatu sekolah. Berdasarkan rata-rata lama belajar lulusan, ternyata kondisi SMP sama dibandingkan dengan MTs yaitu 3,00 dan. Bila dilihat lama belajar putus sekolah, ternyata kondisi putus sekolah yang terburuk adalah MTs yaitu sebesar 2,39 yang berarti hanya beberapa tahun sekolah telah mengalami putus sekolah. Di samping itu, rata-rata lama belajar kohort merupakan rata-rata dari lulusan dan putus sekolah dan lebih tinggi SMP  jika dibandingkan dengan MTs.

Mana yang lebih efisien SMP atau MTs juga dapat dilihat dari tahun-siswa terbuang. Tahun-siswa terbuang karena mengulang sama baik SMP dan MTs, sedangkan karena putus sekolah lebih baik SMP. Sehingga secara gabungan antara mengulang dan putus sekolah yang lebih baik juga di SMP. Bila dilihat tahun masukan per lulusan maka SMP Lebih baik jika dibandingkan dengan MTs. Demikian juga dengan rasio keluaran per masukan, nilai terbesar yaitu mendekati angka 1 terdapat pada SMP (2,79).

Dengan mendasarkan pada 8 jenis indikator untuk efisiensi internal sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa SMP memiliki kinerja yang terbaik dilihat dari sisi efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya nilai yang positif dari setiap indikator efisiensi jika dibandingkan dengan MTs.

  1. 3. Tingkat SM (SMA, SMK dan MA)

Berdasarkan Tabel 3.19 diketahui bahwa jumlah keluaran yang terbaik yaitu dalam arti mendekati angka 1000 adalah SMA. Jumlah putus sekolah yang terbaik yaitu mendekati 0 persen adalah SMA sebesar 47. Selanjutnya, jumlah mengulang yang mendekati 0 persen atau yang lebih baik adalah SMK sebesar 4

Tabel 3.19

Efisiensi Internal Pendidikan SMA, SMK dan MA

No

Komponen

SMA

SMK

MA

1

Jumlah Keluaran

895

952

905

2

Jumlah Tahun-siswa

2909

3238

2929

3

Jumlah Putus sekolah

105

48

95

4

Jumlah Mengulang

4

1

26

5

Lama Belajar

– Lulusan

3,00

3

3,03

– Putus Sekolah

2,10

7,94

1,99

-Kohort

2,91

3,24

2,93

6

Tahun-siswa Terbuang

– Jumlah

231

382

263

– Mengulang

11

1

74

– Putus sekolah

220

381

189

7

Tahun-masukan per lulusan

3,25

3,40

3,24

8

Rasio keluaran/masukan

0,29

0,88

0,93

Sumber : Tabel 5.1, Buku III Indikator.

Dari ketiga jenis sekolah di tingkat SM dapat diketahui mana dari ketiganya yang lebih efisien adalah dengan menentukan indikator rata-rata lama belajar siswa, untuk tingkat SM seharusnya lama belajar sampai lulus atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 3 tahun yang berarti tidak ada siswa yang mengulang atau putus sekolah. Rata-rata lama belajar lulusan ini yang paling penting untuk menentukan efisien tidaknya suatu sekolah. Berdasarkan rata-rata lama belajar lulusan, ternyata kondisi SMK dan SMA terbaik adalah jika dibandingkan dengan MA. Bila dilihat lama belajar putus sekolah, ternyata kondisi putus sekolah yang terburuk adalah SMK yaitu sebesar 7,94 yang berarti hanya beberapa tahun sekolah telah mengalami putus sekolah. Di samping itu, rata-rata lama belajar kohort merupakan rata-rata dari lulusan dan putus sekolah dan lebih tinggi MA jika dibandingkan dengan kedua jenis sekolah yang lain.

Efisien mana antara ketiga jenis sekolah tersebut juga dapat dilihat dari tahun-siswa terbuang. Tahun-siswa terbuang karena mengulang lebih baik SMK, sedangkan karena putus sekolah lebih baik SMA. Sehingga secara gabungan antara mengulang dan putus sekolah yang lebih baik juga MA. Bila dilihat tahun- masukan per lulusan maka MA merupakan terbaik jika dibandingkan dengan kedua jenis sekolah lainnya. Demikian juga dengan rasio keluaran per masukan, nilai terbesar yaitu mendekati angka 1 terdapat pada SMK.

Dengan mendasarkan pada 8 jenis indikator untuk efisiensi internal sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa SMA memiliki kinerja yang terbaik dilihat dari sisi efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya nilai yang positif dari setiap indikator efisiensi jika dibandingkan dengan kedua jenis sekolah lainnya.

BAB IV

PENUTUP

Pada akhir laporan Profil Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Madiun Tahun 2008/2009 yaitu pada bab IV akan dijelaskan tentang kesimpulan yang dapat diambil dari kinerja yang ada dari pendidikan dasar sampai menengah. Berdasarkan kesimpulan tentang pendidikan dasar menengah, maka dapat disusun saran atau rekomendasi dalam rangka meningkatkan kinerja pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Madiun.

  1. A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang terdapat dalam profil pendidikan dan kajian terhadap hasil indikator pendidikan seperti pemerataan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi internal pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa :

  1. Dipandang dari segi pemerataan.

Pemerataan yang dimaksud diukur dengan beberapa indikator yaitu APK, APM, perbandingan antar jenjang, rasio pendidikan, angka melanjutkan, tingkat pelayanan sekolah. Berdasarkan APK, maka angka yang tertinggi adalah pada jenjang SD dilanjutkan dengan jenjang SMP dan jenjang SM pemerataannya  yang paling rendah.

Bila pemerataan dilihat menurut jender ditingkat SD dan SMP, maka baik pada jenjang SD maupun SMP, APK jender laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan, demikian pula halnya dari segi kota dan desa, pada jenjang SD maupun kota , desa lebih dominan.

Sesuai dengan besarnya APK, maka besarnya APM juga mengikuti yaitu makin rendah jenjang pendidikan makin tinggi pula nilai APM nya yaitu SD = 92,59.

Bila dilihat perbandingan antar jenjang, maka masih terjadi ketimpangan antara sekolah tingkat SD dengan tingkat SMP apalagi untuk tingkat SM.

Indikator tentang angka melanjutkan menunjukan angka yang lebih besar pada ke SMP.Tingkat pelayanan sekolah yang paling tinggi terdapat di jenjang sekolah SM.

  1. Dipandang dari segi peningkatan mutu.

Peningkatan mutu dimaksud diukur dengan berbagai indikator yaitu presentase lulusan TK/RA/BA, angka mengulang, angka putus sekolah, angka lulusan, angka kelayakan guru mengajar, presentase kondisi ruang kelas, prosentase fasilitas sekolah, angka partisipasi dari biaya dan satuan biaya sekolah. Khusus untuk SMP dan SMA ditambah dengan indikator kesesuaian guru mengajar menurut bidang studi.

Siswa baru SD dan MI yang berasal dari TK/RA/BA adalah sebesar 91,14 persen Angka mengulang yang terbesar terdapat pada tingkat SD yaitu 2,21 persen, sedangkan angka putus sekolah yang terbesar terdapat pada tingkat SM  yaitu 0,45 persen dan angka lulusan yang terendah terdapat pada tingkat SMP 95,39 persen.

Indikator kelayakan mengajar guru, ternyata ditingkat SMP guru yang tidak layak mengajar paling besar yaitu 7,30 persen dan layak mengajar pada tingkat SMP yaitu 88,99 persen.

Kondisi ruang kelas terbaik terdapat pada tingkat SMP dan sebaliknya yang kondisinya rusak berat terbanyak terdapat pada tingkat SD. Dari fasilitas sekolah yang ada,  masih  ada sekolah yang belum memiliki perpustakaan yaitu ( 89,25 persen ) di tingkat SD ( 16,67 persen ) di tingkat SMP, dan ( 15,38 persen ) di tingkat SM.

Demikian juga dengan lapangan olah raga dan ruang UKS, masih ada beberapa sekolah yang belum memiliki lapangan Olah Raga yaitu ( 28,07 persen) di tingkat SD,  ( 61,90 persen ) di tingkat SMP, dan  ( 30,77 persen ) di tingkat SM.

Laboratorium yang dimiliki oleh SMA dan MA, pada kenyataanya  semua sekolah sudah memiliki. Sebaliknya untuk ruang ketrampilan masih ada SMA  yang belum memiliki yaitu ( 46,15 persen ), ruang bimbingan penyuluhan SMA  sebesar ( 7,69 persen ), MA sebesar ( 71,43 persen ), ruang serbaguna yang dimiliki SMA sebesar,  ( 30,77 persen ), MA ( 0 persen ), SMK ( 14,81 persen ),.

  1. Dipandang dari segi relevansi.

Relevansi di SD, ternyata muatan lokal yang paling relevan dengan sektor mata pencaharian adalah pertanian dengan mata pelajaran yang dikembangkan adalah Bahasa Jawa, dan tata boga. Relevansi di SMA ditunjukan dengan penjurusan yang dilakukan, ternyata semua sekolah telah menggunakan  prestasi. Kelompok SMK yang paling relevan dengan sektor lapangan kerja adalah Teknologi dan Industri.

  1. Dipandang dari segi akuntabilitas dan pencitraan publik.

Hal ini dapat diukur dari jumlah keluaran, tahun siswa, putus sekolah, mengulang, lama belajar, tahun siswa terbuang, tahun masukan kelulusan, dan rasio keluaran/masukan. Berdasarkan jenis keluaran, ternyata yang paling tinggi  adalah MI yang paling rendah adalah MTs. Dari Tahun siswa yang paling tinggi pada tingkat MI dan paling rendah pada tingkat SMP. Jumlah putus sekolah dan mengulang yang seharusnya 0 yang berarti sangat efisien, ternyata yang paling mendekati 0 adalah tingkat SMK. untuk putus sekolah dan untuk mengulang.

Bila dilihat dari lama belajar lulusan maka tingkat SD memiliki lama belajar yang paling lama yaitu (6,15 persen ), sedangkan lama belajar putus sekolah adalah untuk tingkat SD (4,73 persen) dan lama belajar kohort adalah MI (6,21 persen ). Dalam kaitan dengan tahun siswa per siswa terbuang, ternyata yang terbesar ada pada tingkat SD dan terendah pada tingkat SMP. Bila dikaitkan dengan satuan biaya persekolah, maka jenis sekolah SD yang paling boros biayanya,  sedangkan yang paling tidak boros adalah SM + MA.

Untuk melihat efisien tidaknya suatu sekolah juga dapat diukur dari tahun masukan per lulusan terbesar di MI (7,08 persen) dan rasio keluaran/masukan yang terbesar di SD (0,95 persen)

  1. B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai berikut :

  1. Walaupun APK dan APM tinggi, masih diperlukan adanya usaha – usaha tertentu untuk mempertahankan serta meningkatkan mutunya.
  2. Perbedaan gender masih terasa pada tingkat SMP, hal ini terlihat dari rendahnya APK perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki, untuk itu diperlukan penanganan khusus sehingga siswa perempuan yang bersekolah ditingkat SMP dapat ditingkatkan, misalnya dengan memberikan beasiswa, dan penanganan khusus.
  3. Perbandingan antar jenjang pendidikan terlihat sangat mencolok, terlebih antara tingkat SD dengan tingkat SM, untuk itu perlu dipikirkan apakah sekolah tingkat SMP dapat ditingkatkan menjadi SM, atau menambah  SM terutama untuk SMK.
  4. Angka melanjutkan masih rendah lebih-lebih pada tingkat SM, untuk itu perlu penanganan khusus misalnya dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bersekolah.
  5. Perlu didirikan Taman Kanak-kanak negeri pembina  untuk lebih meningkatkan mutu tingkat SD.
  6. Angka mengulang dan putus sekolah ditingkat SD perlu diturunkan yaitu dengan cara kebijakan pemerintah dengan memberikan beasiswa, bimbingan dan penyuluhan kepada setiap siswa oleh sekolah ybs.
  7. Perlu ditingkatkan kemampuan guru dalam mengajar sehingga diharapkan setiap tingkat memiliki guru yang layak mengajar, untuk itu perlu dipikirkan penyesuaian ijazah yang dapat meningkatkan mutu guru tetapi tidak perlu mengganggu jadwal mengajarnya.
  8. Perlu dilakukan rehabilitai bagi ruang kelas yang rusak berat terutama pada tingkat SD.
  9. Oleh karena perpustakaan merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh sekolah, maka perlu dibangun perpustakaan tingkat SD, tingkat SMP dan tingkat SM.
  10. Perlu dipikirkan bagaimana cara meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam pembiayaan sekolah dari tingkat SD sampai SM sehingga mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.
  11. Kurikulum muatan lokal hendaknya disesuaikan dengan kondisi daerah sehingga apa yang diajarkan dalam mata pelajaran muatan lokal dapat diaplikasikan di daerah masing-masing.
  12. Penjurusan di SMA dengan menggunakan prosedur  prestasi dan minat perlu lebih ditingkatkan,  sehingga akan dihasilkan lulusan yang bermutu.
  13. Perlu dikaji ulang kelompok SMK didaerah sehingga lulusannya dapat tertampung didaerah yang bersangkutan dan mengurangi migrasi.
  14. Agar tidak terjadi pemborosan yang sangat besar pada tingkat SD, SMP maka pada setiap jenis sekolah agar diupayakan untuk mengurangi siswa yang putus sekolah dan mengulang (lihat butir 6) untuk semua jenis sekolah.