Sebanyak 189 siswa SMP di Kabupaten Madiun dinyatakan tidak lulus Unas.Data dari Dinas Pendidikan setempat,terbanyak siswa yang tidak lulus dari SMPN 1 Nglames,yakni sebanyak 45 siswa.Jumlah siswa sekolah tersebut yang mengikuti Unas adalah 217.Kemudian,SMPN 1 Wungu dengan 23 siswa yang tak lulus,dari 240 peserta Unas.Di SMP Negeri 2 Wungu,tercatat ada 22 siswa yang tidak lulus dari 231 peserta Unas.

Jika dipersentasekan,angka kelulusan tahun ini menembus 97,3 persen.Sebab,dari 6.905 peserta Unas SMP dinyatakan tak lulus sebanyak 189 siswa,atau mencapai 2,7 persen.Menurut Drs. Sumardi M.Pd ,Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun,angka kelulusan mengalami kenaikan dibandingkan 2008 lalu.Data Dindik,tahun lalu persentase kelulusan siswa SMP di Kabupaten Madiun sebesar 94,9 persen.”Tahun ini cukup membanggakan karena ada peningkatan yang signifikan,”paparnya, kemarin.

Drs. Sumardi. M.Pd menambahkan,tahun ini sekolah dengan predikat rangking terbaik se-Kabupaten Madiun diraih SMPN 1 Mejayan. Dengan rata-rata nilai 35,66.Disusul SMPN 1 Dolopo,dengan rata rata nilai sebanyak 35,13.Selain itu,untuk kategori individu siswa terbaik disandang Rizka Fajar Ayu dari SMPN 1 Mejayan dengan nilai Unas 39,55.Ditanya soal pengumuman Unas pengganti di SMA Negeri 1 Wungu, Drs. Sumardi. M.Pd menyatakan, urung dilakukan hari ini.Sebab,hingga malam masih menunggu selesainya proses scoring hasil Unas pengganti.”Rencananya besok (hari ini,Red) kami umumkan.Namun,mendadak kita dapatkan penjelasan urung diumumkan,”jelasnya.

Lantas kapan kejelasan diumukan? Drs. Sumardi. Mpd tak mau berspekulasi.Tapi,akan secepatnya diumumkan jika BSNP segera memberikan hasil Unas pengganti.”Kita tunggu saja kebijakan BSNP selanjutnya,”jelasnya.

Di Kota Madiun,Kepala SMK di Kota Madiun menyangsikan nilai teori kejuruan atau uji kompetensi keahlian puluhan siswa yang sempat kosong.Pasalnya,nilai yang diperoleh anak didiknya dianggap tidak wajar.Karena, jika dibandingkan,Unas siswa itu ada yang mencapai nilai sempurna.”Sebaiknya dilakukan cek ulang nilai teori kejuruan bagi 64 siswa SMK di kota yang nilainya sempat kosong,”ujar Sigit Dewantoro,Ketua Musyawarah Kerja Kepala SMK Negeri(MKKS),kemarin(19/6).

Sigit menuturkan,dikhawatirkan kesalahan terjadi saat proses scanning atau sistemnya yang tidak sesuai. Terutama saat memasukan kunci jawaban untuk mengecek lembar kerja komputer yang telah diisi siswa.Hal itu berdasarkan banyaknya program keahlian yang sekolah kejuruan di Indonesia.Hingga tahun 2009,terdapat 169 program keahlian SMK.”Bisa saja kunci jawaban yang digunakan untuk mengoreksi tidak tepat,”jelas Kepala SMKN 1 Kota Madiun ini.

Sosialisasi nilai teori kejuruan yang diikutsertakan untuk menentukan hasil kelulusan siswa juga dinilai lamban.Sebab baru diumumkan saat pertengahan tahun ajaran.”Mepetnya waktu sosialisasi membuat sekolah kurang maksimal siap-siap.Begitupun dengan siswa kami,”tambahnya.

Alasan inilah yang membuat 26 Kepala SMK baik negeri dan swasta memutuskan segera mengirim surat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jatim untuk melakukan pengecekan ulang.Surat yang akan dikirim pekan depan itu rencananya akan ditandatangani seluruh kepala SMK.”Harapannya,surat itu mendapat respons. Sehingga hasilnya jelas,”tuturnya.

Keputusan tersebut juga didukung Suryanto,Kepala SMK Yayasan Pendidikan 17/1.Dia menilai,keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan(BSNP)untuk tidak meluluskan 64 siswa SMK Kota merupakan bentuk kesewenang-wenangan.Karena teknis pelaksaan Unas teori kejuruan dinilai amburadul.”Tanda-tanda itu sudah nampak saat terjadi ralat tanggal pelaksanaan maupun ralat batas minimal kelulusan teori kejuruan,” ujarnya.

Kesewenangan BSNP juga terlihat dari juknis(petunjuk teknis)penulisan ijazah yang dikeluarkanya.Juknis awal menyebutkan,nilai teori kejuruan tidak perlu ditulis dalam ijazah.Padahal juknis yang dikeluarkan Dirjen Pendidikan SMK mengharuskan nilai tersebut masuk dilembar ijazah.”Meski yang dipakai saat ini juknis Dirjen PSMK,tetap saja keputusan awal BSNP merugikan siswa,”katanya.

Suryanto menilai,sebaiknya Mendiknas mengkaji ulang kebijakan penyelanggaraan Unas yang diserahkan kepada BSNP.Menurutnya,sebaiknya penentu kelulusan siswa diserahkan kembali kepada guru.Sebab hanya kalangan pendidik yang tahu kualitas siswanya.”Bisa saja terjadikan,lulus Unas cuma karena untung-untungan menjawab soal.Bukan hasil kepandaiannya,”jelasnya.

Iinfo : radar madiun