Berbicara tentang masalah pendidikan saja, kita sudah akan memasuki suatu lingkaran setan. Perkembangan situasi pendidikan di negeri ini sudah begitu runyam, sehingga kita tidak tahu dari mana kita akan mulai untuk memperbaikinya. Sementara itu, perkembangan situasi politik saat ini yang semakin membingungkan, ternyata betul-betul menguasai trik-trik politik, terbukti beberapa pilihan yang sulit ditebak. Dalam jangka waktu pendek, ini tidak mengharapkan akan terjadi pembaruan karena kurikulum yang sering berubah-ubah.
Di situlah arti pendidikan politik untuk mempersiapkan generasi muda kita, yang kelak akan menghadapi tantangan pembaruan politik. Tetapi sistem pendidikan formal yang ada sekarang tidak dapat diandalkan untuk itu. Celakanya, perubahan sistem pendidikan akan tertjadi hanya apabila dilakukan pembaruan politik. Pembaruan sistem pendidikan akan menjadi bagian pembaruan politik itu, dengan perombakan drastis atas perundangan yang ada. Di sinilah kita memasuki lingkaran setan lagi, sehingga kita terjerat dalam lingkaran setan ganda.
Trobosan?
Terjebak dalam lingkaran setan, kita perlu melakukan suatu terobosan. Dulu pernah lama berpikir, mungkin terobosan yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesejahteraan guru secara drastis, terutama dalam bentuk gaji yang pantas, tidak seperti sekarang, yang tidak manusiawi. Mengatakan bahwa gaji guru “tidak mencukupi”, sebagaimana gaji pegawai negeri, merupakan suatu gross understatement.Tetapi terobosan seperti itu berasumsikan bahwa kurangnya kesejahteraan guru merupakan akar menurunnya mutu pendidikan. Banyak orang menjadi guru karena tidak mendapat pekerjaan ditempat lain. Akibatnya, banyak guru berkaliber kelas dua, yang menjadi guru karena terpaksa. Sementara itu, guru-guru yang bermutu, dan menjadi guru karena memang ingin mengabdikan diri pada bidang pendidikan, terpaksa mengajar di sana-sini atau melakukan pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan hidup, sehingga mutunya pun menurun.
Andaikata asumsi itu benar, dan terobosan atas dasar itu dapat dilakukan, hasilnya pun hanya akan dapat dilihat bertahun-tahun kemudian, karena sekalipun gaji dinaikkan, melakukan kerja sambilan sudah membudaya. Dan menaiknya taraf hidup sedikit semi sedikit tidak dirasakan, sedang sedikit saja menurunnya taraf hidup misalnya karena dilarang ngobyek akan sangat terasa. Terobosan itu hanya akan membuahkan perbaikan yang menyentuh angkatan guru masa depan.
Bertahun-tahun yang lalu, sejak masa Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) hingga diundangkan dan dilaksanakannya UU No.2/1989 oleh Orde Baru tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan kurikulum yang berubah-ubah hingga kini, sistem pendidikan masih lumayan, sekurang-kurangnya dalam pemikiran itu masih dianggap sebagai salah satu dari ceteris paribus. Sekarang dengan sistem pendidikan yang ada, asumsi itu tidak lagi benar. Sumber kerunyaman situasi pendidikan bukan semata-mata karena kurangnya kesejahteraan yang mempengaruhi mutu guru. Kini kerunyaman itu disebabkan oleh kombinasi yang kompleks dari berbagai faktor. Membahas persoalan pendidikan di Indonesia dari segala seginya sekaligus hampir tidak mungkin. Dan satu trobosan saja tidak akan membebaskan kita dari lingkaran setan, apalagi yang bersifat ganda. Kita akan memerlukan beberapa trobosan sekaligus. Terobosan apa saja itu, masih sulit dijawab. Tetapi membahas segi-segi yang mendasar mungkin akan membantu.
Sistem Pendidikan dan Kurikulum
Selama ini Pemerintah hanya memikirkan “sistem pendidikan”, khususnya “kurikulum” sekolah, dan “status” sekolah-sekolah swasta. Yang tidak pernah mendapat perhatian adalah “tujuan” pendidikan. Sistem pendidikan yang dijabarkan dalam kurikulum adalah sarana untuk mencapai tujuan itu. Celakanya, bahkan dalam hal ini masing-masing Mendikbud nampaknya lebih berminat mewariskan “cap pribadinya” : Dr. Daud Jusuf dengan NKK-nya; Prof. Nugroho dengan PSPB-nya, dan Mendikbud yang sekarang dengan link & match yang tidak jelas perwujudannya. Karena tujuan pendidikan tidak pernah jelas, sistem dan kurikulum pendidikan juga tidak jelas arahnya. Setiap kali kurikulum diubah taanpa penalaran yang jelas. Yang menjadi korban adalah anak didik, yaitu para siswa dan mahasiswa, dan akhirnya masyarakat secara keseluruhan.
Sementara itu, masalah “status”, apalagi yang menyangkut perguruan tinggi, konon menjadi pemicu korupsi, karena pemberian status (terdaftar, diakui, disamakan) akhirnya berkaitan dengan uang atau mungkin koneksi lain. Seharusnya status ini tidak perlu, karena asumsinya salah, yaitu seakan-akan perguruan tinggi negeri selalu lebih baik daripada perguruan tinggi swasta. Begitu pula penilaian prestasi perguruan tinggi (khususnya swasta) atas dasar jumlah sarjana yang dihasilkan, jadi hasil kuantitatif, mengorbankan mutu pendidikan. Untuk sekolah menengah hal ini dilakukan dengan keseragaman ujian negeri oleh Pemerintah. Untuk perguruan tinggi yang belum disamakan, dikenakan ujian negeri. Kadang-kadang terjadi, dosen-dosen yang melakukan ujian negeri sama dengan mereka yang juga telah menguji pada perguruan swasta yang bersangkutan, tetapi dengan perbedaan hasil yang menyolok dan tidak adil.
Begitu pula kurikulum kelihatan diorientasikan lebih pada kuantitas daripada kualitas pada semua tingkatan. Dalam psikologi, masa kanak-kanak dikenal sebagai “masa bermain”. Tetapi anak sekolah dasar jaman sekarang (bahkan taman kanak-kanak) hampir tidak mempunyai waktu untuk “bermain” dalam arti sebenarnya, karena kuantitas beban tugas pelajaran, termasuk pekerjaan rumah (pr) yang tidak masuk akal, dan yang sebagian besar bersifat “menghafal” hal-hal yang tidak perlu maupun tugas-tugas teknis yang tidak berarti, dan kurang mengandung makna “bermain”.
Pada tingkat perguruan tinggi, seorang lulusan S1 harus lulus dalam mata kuliah yang berjumlah lebih dari 40 buah. Jika dihitung secara kuantitatif, ini berarti seorang mahasiswa harus menempuh setiap mata kuliah kurang dari sebulan. Ini baru “kuliah”. Lalu kapan membaca (buku, jurnal, dsb.), berdiskusi, apa lagi menulis? Perguruan tinggi sekarang memakai sistem SKS. Di balik sistem ini sebenarnya adalah asas kebebasan memilih. Tetapi berapa persen mata kuliah yang ditempuh seorang mahasiswa benar-benar merupakan pilihannya? Dia sudah harus mengambil 5 “mata kuliah wajib Universitas” yang saya sangsikan nilainya; entah berapa, mungkin 7 mata kuliah “wajib fakultas” dan “wajib jurusan”. Tinggal berapa pilihannya sendiri?
Sebagai perbandingan, saya menempuh S1 (BA ) di Faculty of Arts Universitas Otago (NZ). Saya diwajibkan mengambil 9 unit (kredit). Satu unit adalah satu subject yang diikuti selama setahun penuh (bukan satu simester). Seluruhnya adalah pilihan saya sendiri. Saya mengambil dua majors, artinya dua subjects utama yang harus diikuti selama 3 tahun. Saya memilih Bahasa Russia dan Ilmu Politik sebagai majors.Ini sudah 6 units. Untuk melengkapinya menjadi 9 units, saya mengambil Ilmu Ekonomi, Filsafat, dan Ilmu Pendidikan, masing-masih hanya setahun (stage I). Setiap subject pada stage I terdiri atas 2 papers (sub-subjects), sedang masing-masing stage II dan stage III terdiri atas 3 papers. Untuk setiap subject, saya juga bebas memilih papers (“sub-subjects”) dari berbagai pilihan papers yang tersedia.Jadi seluruhnya sebenarnya saya hanya mengambil 5 “mata kuliah”, meskipun selama 4 tahun saya menempuh ujian seluruhnya 22 kali, di samping mathematics yang diwajibkan sebelum mengambil logika (juga statistik) sebagai sub-subject dari filsafat, dan Bhs. Russia selama setahun sebagai persiapan sebelum mengambil stage I. Selebihnya mahasiswa dapat mengikuti kuliah apa saja yang diminati, tanpa harus ujian.
Selanjutnya, untuk memperoleh gelar Master (M.Sc.) dalam Hubungan Internasional di London School of Economics and Political Science (LSE), Universitas London, selama setahun (9 bulan), saya hanya wajib mengambil satu subject (International Political System), dan dua subjects pilihan saya, yaitu International Comunism dan International Politics of Southern Asia (termasuk Asia Tenggara). Saya hanya wajib mnempuh ujian dalam tiga “mata kuliah” ini, ditambah thesis.Pada tahap ini, masing-masing subject tidak memuat sub-subjects.Jadi sebenarnya saya hanya mengambil tiga “mata kuliah”.
Yang menarik adalah bahwa pada tahap BA maupun M.Sc., tidak ada kewajiban mengikuti satu kuliah pun. Sebaliknya, orang boleh mengikuti kuliah apa saja. Ketika mengambil BA, misalnya, saya juga mengikuti pelajaran Bhs. Jerman dan Statistik, dan ketika mengikuti program M.Sc. saya juga melanjutkan lagi pelajaran Bhs. Russia dan rajin mengikuti kuliah Studi Strategi bukan hanya di LSE, tetapi juga di King’s College tanpa wajib ujian. Yang diwajibkan adalah menulis essays (papers) untuk setiap “mata kuliah” termasuk papers dalam arti sub-subjects sejak awal hingga akhir dan tutorials pada tingkat BA serta seminars pada tingkat M.Sc., M..Phil. dan Ph.D. Dan jika ini tidak dipenuhi, mahasiswa tidak diperbolehkan menempuh ujian. Sebab itu, hampir seluruh waktu belajar dihabiskan untuk membaca, menulis, dan berdiskusi. Mengikuti kuliah atau tidak, tidak ada yang peduli. Tetapi jika ingin berkuliah, jadwalnya sudah tersedia dan tidak pernah berubah selama 3 tahun.
Penyeragaman untuk sekolah menengah sebenarnya tidak perlu, begitu pula “status” untuk perguruan tinggi. Seharusnya penilaian atas mutu hasil pendidikan perguruan tinggi diserahkan pada masyarakat. Kalau masyarakat mau mengakui dan menerima (memberikan pekerjaan yang sepadan) lulusan sesuatu perguruan tinggi, hasil pendidikan itu (misalnya dengan gelar sebagai simbolnya) tidak memerlukan pegakuan Pemerintah. Begitu pula lulusan sekolah menengah, selama dia lulus ujian masuk sesuatu perguruan tinggi, mutunya dapat dipertanggungjawabkan.
Jika masyarakat tidak mengakui dan menerima lulusan sesuatu sekolah atau perguruan tinggi, sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan akan gulung tikar jika tidak memperbaiki diri. Seharusnya masalah pendidikan semakin diserahkan sektor swasta, dan Pemerintah hanya membantu dan menyediakan sekolah atau perguruan tinggi jika pihak swasta belum atau tidak mampu. Ini akan menyangkut persaingan yang sehat. Menurut UUD, Pemerintah (Negara) memang diserahi tugas menyusun sistem dan menyelengarakan pendidikan nasional. Tetapi UU yang ada tidak jelas, terlalu rinci, dan tidak ada ketentuan UUD bahwa Pemerintah harus memonopoli penyelenggaraan pendidikan, atau bahwa pendidikan swasta harus “diakui” statusnya oleh Pemerintah. Salah satu bagian penjelasan UU No. 2 tahun 1989 mengatakan bahwa “satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki kebebasan untuk menyelenggarakannya sesuai dengan ciri atau kekhususan masing-masing …dsb.” Salah satu implikasinya menyangkut penyandangan gelar kesarjanaan yang memerlukan pengakuan (izin?) Pemerintah. Tetapi di banyak negara maju, orang hanya memakai gelar Dr., dan itu pun tidak dipakai lagi jika gelar Prof. telah disandang. Di Indonesia, gelar apa pun dan semua saja di tuliskan berderetan dengan nama penyandangnya, bahkan Dr. honoris causa, yang menurut peraturan Pemerintah yang ada tidak diperbolehkan. Inilah salah satu gejala yang menyolok dari timbulnya neo-feodalisme atau timbulnya kembali feodalisme.
Tujuan Tidak Jelas
Kita tidak mempunyai “filsafat pendidikan” yang jelas.Untuk apa pendidikan kita selenggarakan? Ini yang menimbulkan kerancuan dalam sistem dan kurikulum pendidikan yang menjadi sarananya. Tujuan itu semakin tidak jelas lagi dengan pemakaian istilah “sumber daya manusia” (SDM) “untuk pembangunan”, seakan-akan manusia disamakan saja dengan minyak atau batu bara sebagai sumber daya. Pembangunan tidak lagi untuk manusia, tetapi sebaliknya.
Sistem dan kurikulum di Universitas-Universitas seperti yang saya gambarkan di atas, yang didasarkan atas kebebasan, merupakan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan ke arah terciptakannya manusia-manusia yang kritis, mandiri dan bertanggungjawab dalam berpikir, berpendirian, belajar, dan bekerja. Sejak sekolah dasar kebebasan itu tercerminkan dalam kurikulum yang membedakan mata pelajaran wajib (compulsory), yang kalau saya tidak salah ingat meliputi Matematika, Bhs. Inggris, Musik, Olahraga, dan semacam Pekerjaan Tangan. Pelajaran-pelajaran yang lain bersifat pilihan (optional). Begitu pula sistem pendidikan dan pengajarannya, yang sangat bersifat partisipatif, karena sejak awal diserahkan pada anak didik untuk mengumpulkan informasi sendiri tentang beberapa mata pelajaran pilihannya di perpustakaan atau dimana saja dalam hal contoh-contoh flora dan fauna, yang kemudian dilaporkan secara tertulis, lisan dan peragaan di kelas. Tujuan kemadirian diusahakan bukan saja melalui partisipasi atau kegiatan anak didik secara aktif, tetapi juga melalui semakin dikuranginya ketergantungan pada guru pada jenjang-jenjang semakin tinggi.
Apa yang saya paparkan di atas terutama berdasarkan pengalaman saya pribadi sebagai guru di beberapa sekolah dasar dan SMUP beberapa tahun setelah lulus SGA 1953 hingga 1960 di Jawa dan Sumatra, pengalaman mengamati dan latihan mengajar di sekolah dasar maupun sekolah menengah di NZ setelah selesai belajar dengan Diploma sebagai guru Bhs. Inggris dari Victoria University, maupun pengalaman sebagai dosen berbagai perguruan tinggi di Indonesia hingga sekarang dalam berbagai mata kuliah, dan pengalaman mengamati kedua anak saya yang mengikuti pendidikan sekolah dasar di London dan di Jakarta hingga tingkat perguruan tinggi.
Di Indonesia, tujuan pendidikan dirumuskan dalam bahasa yang sulit dimengerti dan terbuka terhadap berbagai interpretasi. Pasal 4 UU No.2/1989 mengatakan, bahwa “Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa . . . dsb”. Lalu dalam Penjelasan bagian Umum maksud dari “bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa” dikatakan sebagai “memelihara budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).” Maksudnya P4.
Selanjutnya dikatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan . . .pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang . . . mampu mandiri . . . pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.” Kemudian dalam hal sistem pendididkan, sebenarnya penjelasan itu mengulangi salah satu rumusan tujuan, yaitu bahwa sistem itu a. “berakar pada kebudayaan nasional dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melanjutkan dan meningkatkan pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancasila);”
Saya hanya ingin mengajukan beberapa persoalan dari UU beserta penjelasannya yang panjang lebar. Pertama,mengembangkan taqwa terhadap Tuhan, apalagi dalam konteks keagamaan, seharusnya bukan tugas negara. Bahwa negara berdasarkan kepercayaan terhadap Tuhan YME tidak berarti setiap orang harus percaya kepada Tuhan, apalagi beragama. Ini merupakan implementassi kebebasan beragama. Tugas itu diemban pertama-tama oleh keluarga, dan dalam konteks keagamaan di samping keluarga juga sekolah-sekolah berdasarkan keagamaan, dan Gereja untuk agama Kristen atau lembaga sejenisnya untuk agama-agama lainnya.
Di samping itu, penjelasan Pasal 28, ayat (2) bahwa “Tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan” tidak saja dapat diperssoalkan kesesuaiannya dengan ideologi Pancasila sebagai sumber hukum. Penjelasan itu juga rancu, karena mengacaukan “pengajaran” dari “pendidikan” agama. Dalam prakteknya memang kerancuan itu terjadi.
Kedua, saya semakin keberatan jika tujuan itu hendak dicapai melalui “penataran” (baca “indoktrinasi”) P4, yang cenderung menghalangi tujuan membentuk manusia ayang mampu mandiri seperti dikatakan dalam undang-undng itu, apalagi sikap kritis, dan merupakan proses pembodohan. Penataran seperti itu mencerminkan ketidakfahaman arti ideologi dan beda antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Lagi pula, BP7 yang bertanggungjawab menyelenggarakan penataran P4 melalui manggala-manggalanya hanya memiliki otoritas politik (kekuasaan), karena secara formal dibentuk oleh Presiden, tetapi tidak memiliki otoritas moral dan intelektual. Tetapi untuk membongkarnya akan sulit karena lembaga itu dengan segala kegiatan dan lembaga maupun tenaga-tenaganya termasuk para manggalanya telah menciptkan vested intertests yang semakin mendalam dan merajalela. DanTAP MPR tentang Ekaprasetya Pancasila, sebagaimana TAP tentang GBHN, tidak lebih daripada gagasan dan karya Presiden yang disodorkan kepada MPR untuk diberi kekuatan hukum.
Dan ketiga, apa yang dimaksud dengan “kebudayaan nasional?” Konsep kebangsaan Indonesia bukan konsep budaya, etnis, ras, atau bahasa. Konsep itu adalah konsep politik. Saya tidak menyangkal berkembangnya kebudayaan nasional Indonesia. Tetapi ini merupakan sesuatu yang baru dan masih akan berkembang dalam suatu proses terus-menerus (continuously in the making) dan belum menemukkan bentuk dan polanya yang definitif.
Pendidikan dan Pembaruan Politik
Jika secara konsisten hendak disusun suatu sistem pendidikan dan kurikulum sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, tujuan itu sendiri harus jelas, meskipun sebagai suatu cita-cita atau ideal, per definisi memang tidak mungkin dicapai secara penuh dan sempurna. Tujuan itu memang tidak bersifat konkrit sehingga dapat diukur dengan mudah apalagi secara kuantitatif, karena tujuan itu tetap merupakan cita-cita yang bersifat kualitatif.
Masalahnya adalah, dapatkah kita mengharapkan perubahan atas UU No.2/1989 itu, apalagi TAP MPR tentang P4 yang menjadi salah satu acuannya yang utama? Dapat diterimakah kritik atas pemikiran-pemikiran yang terkandung di dalamnya? Mengertikah Pemerintah maupun para wakil rakyat di DPR/MPR? Saya tidak yakin. Para pemimpin politik Indonesia sudah terbiaskan berbahasa seragam, mengucapkan kata-kata dan ungkapan-ungkapan serta menggunakan konsep-konsep yang kelihatan tidak difahaminya.
Karena itu kita memerlukan “pembaruan mental dan konseptual” sebagai bagian dari pembaruan politik.Sementara itu, pimpinan nasional yang sering membagakan diri di depan umum, bahwa tanpa melalui pendidikan tinggi pun dia bisa menjadi Presiden, tidak mendorong orang muda belajar dan menghargai pendidikan.
Di samping itu, sistem politik kita tidak atau belum memiliki lembaga atau mekanisme untuk mengkaji undang-undang (judicial review). Di samping UU No.2/1989 tentang sistem pendidikan nasional, beberapa undang-undang lain memerlukan peninjauan kembali, terutama karena dapat dipersoalkan sumbernya dalam negara yang memiliki ideologi Pancasila sebagai terkandung dalam UUD 1945. Menciptakan mekanisme pengkajian UU itu akan merupakan segi operasional dari pembaruan politik.Tetapi pembaruan politik yang menyangkut bukan saja segi operasional melainkan yang lebih sulit lagi segi mental dan konseptual, mungkin akan memerlukan beberapa generasi.
Lalu apa jalan keluarnya? Saya tidak tahu presis. Tetapi pemikiran-pemikiran yang sehat mengenai sistem pendidikan kita harus secara teruss-menerus dikembangkan, diperdebatkan, dan dimasyarakatkan seluas-luasnya. Sementara itu, kita perlu menekankan bidang pendidikan informal. Kita juga harus jeli melihat peluang dan lubang-lubang dalam perundangan yang ada untuk melakukan “manuver” yang menguntungkan siswa atau mahasiswa dan tidak menghalanginya untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi jika dia memang mempunyai potensi untuk itu, atau mendapatkan pekerjaan yang layak.
SUMBER : http://www.unisosdem.org