Bayangkan hal ini terjadi di Indonesia jaman Orde Baru: pemerintah merencanakan mengadakan pendidikan kemiliteran di sekolah-sekolah seperti latihan perang-perangan, baris-berbaris dengan seragam militer, menembak dan merakit senjata api, jurit malam dsb. Tentu LSM-LSM, orang-orang yang mengklaim atau diklaim sebagai tokoh demokrat, media massa tentu akan menjerit-jerit memprotes seraya menuduh pemerintah menjalankan militerisasi pendidikan demi menjaga status quo kekuasaannya.

Namun bagaimana jika hal seperti itu justru dilakukan oleh Inggris, selah satu embahnya “demokrasi” dunia serta negeri patronnya para aktivis LSM, orang-orang yang mengklaim atau diklaim sebagai tokoh demokrat, dan media massa? Saya berani bertaruh, mereka akan diam seribu bahasa seperti diamnya mereka atas tragedi kemanusiaan yang menimpa umat Islam di Aceh, Poso, Sampit dan Ambon.

Saat ini Departemen Pertahanan Inggris tengah menyusun rencana program militerisasi di sekolah-sekolah menengah negeri dalam rangka “meningkatkan disiplin dan tata tertib di sekolah-sekolah. Rencana tersebut kini tengah dalam pembahasan serius antara menteri-menteri terkait dengan para petinggi kementrian pertahanan termasuk para kepala staff angkatan.

Dalam rencana tersebut program-program militer akan diaplikasikan dalam pelajaran sehari-sehari. Selain itu para murid secara berkala juga diharuskan mengikuti latihan-latihan kemiliteran, parade berseragam militer serta penanganan senjata api selain juga kegiatan petualangan alam.

Sekolah pertama yang akan melaksanakan kurikulum tersebut adalah sekolah negeri di kota Portsmouth dan Colchester dimana terdapat banyak keluarga militer. Namun di masa mendatang program ini akan diaplikasikan di semua sekolah negeri di seluruh Inggris.

Para menteri yang terlibat dalam rencana ini percaya bahwa program ini dapat meningkatkan kualitas lulusan sekolah menengah, khususnya mereka yang kurang berprestasi. Namun bagaimana pun juga rencana ini mengundang kekhawatiran para guru bahwa sekolah-sekolah menengah akan berubah fungsi menjadi “kamp militer” dan pusat perekrutan personil militer.

Tahun lalu para pemimpin organisasi-organisasi guru Inggris menuduh militer telah memberikan pendidikan menyesatkan tentang kehidupan di angkatan perang. The National Union of Teachers (organisasi guru Inggris) juga menyatakan mendukung para guru yang melakukan boikot terhadap program-program militerisasi pendidikan

Rencana militerisasi sekolah menengah tersebut bersamaan dengan adanya rencana pemerintah untuk peningkatan besar-besaran sekolah model militer “school cadet force” di beberapa wilayah. Perdana Menteri Gordon Brown adalah pendukung utama program tersebut yang menurutnya dapat mengajarkan anak-anak muda tentang disiplin dan kebanggaan negeri

Minggu lalu sekolah menengah pertama yang dijalankan sepenuhnya oleh militer diresmikan, menjadi awal keterlibatan militer dalam pendidikan negeri. Sekolah tersebut, The Duke of York’s Royal Military School di kota Dover, menawarkan kemudahan seleksi bagi anak-anak anggota militer serta tambahan kursi sebanyak 200 kursi bagi murid-murid baru dari keluarga non-militer.

Mengenai rencana penerapan program militerisasi di sekolah menengah di Portsmouth dan Colchester, sebagian kritik mengarah pada anggaran yang mesti ditanggung militer mengingat anggaran militer dianggap sudah terlalu berat. Kritikan lainnya menyoroti adanya pemaksaan terhadap para murid terhadap metode pendidikan yang tidak sesuai dengan keinginannya.

Menteri pendidikan Jim Knight mengatakan, “status akademi (semi-militer) yang disandang sekolah Duke of York adalah hal ideal yang memungkinkan mereka (para murid dan guru) dapat terus berjalan sembari mempertahankan semangat dan kurikulum militer.”

Namun David Laws, aktivis Liberal Democrat Education dan para aktivis pendidikan lainnya menyebut kebijakan tersebut sebagai “permainan baru Partai Buruh”, yaitu partai yang saat ini tengah berkuasa di Inggris.