Rasional

Merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 1 bahwa pendidikan nonformal, termasuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal. Lebih jauh disebutkan bahwa lulusan pendidikan nonformal diakui setara dengan pendidikan formal.

Selanjutnya menurut acuan pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah tahun 2006, peserta pendidikan kesetaraan adalah penduduk dengan kaakteristik sebagai berikut,

(1) penduduk yang memiliki potensi khusus,

(2) penduduk yang terkendala waktu untuk sekolah, seperti pengrajin, buruh, dan pekerja lainnya,

(3) penduduk terkendala geografi, mereka adalah etnik minoritas, suku terasing dan terisolir,

(4) penduduk yang terkendala ekonomi seperti penduduk miskin dari kalangan nelayan, petani, penduduk kumuh dan miskin perkotaan, pekerja rumah tangga, dan tenaga kerja wanita,

(5) penduduk terkendala faktor keyakinan seperti warga pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah), dan

(6) (6) penduduk yang bermasalah sosial/hukum seperti anak jalanan, anak lapas, dan korban napza.

Dari semua karakteristik tersebut sasaran difokuskan pada penduduk dengan rentang usia tiga tahun di atas usia sekolah yang setara sampai pada usia empat puluh empat tahun.

Dengan terbitnya undang-undang tersebut sebetulnya sudah mempertegas posisi pendidikan kesetaraan terutama pada pasal yang menyebutkan kesetaraan dengan pendidikan formal dalam hal lulusannya. Selama ini masyarakat masih menganggap bahwa program paket A, B, dan C bukanlah merupakan sebuah ‘sekolah’, walau mereka juga tidak tahu harus menyebut apa. Dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat baik yang tersirat maupun tersurat, barangkali memang tidak salah jika fungsi pendidikan nonformal – dalam hal ini program paket A, B, dan C – tidak lebih sebagai hal yang kurang penting.

Kendala yang dihadapi

Melaksanakan program kesetaraan di masyarakat merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah. Sangat jarang didengar keberhasilan penyelenggaraan program ini secara sempurna. Kalaupun penyelengagara program mampu mengantar peserta didik program ini sampai lulus UN, kita patut bertanya pada diri kita sendiri: Apakah program yang kita laksanakan telah benar-benar mengantar mereka pada ‘jalan yang benar’?

Belum suksesnya program pendidikan kesetaraan yang telah dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun oleh lembaga pemerintah bukan karena tanpa sebab. Sesuai dengan karakteristik sasaran program kesetaraan, secara eksplisit memang telah disebutkan bahwa peserta program pendidikan nonformal kesetaraan adalah mereka yang terkendala/bermasalah dalam segala hal sehingga penanganan program ini memang harus benar-benar extra. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, pendidikan kesetaraan menjadi termarjinalkan dan menjadi prioritas yang ke sekian. Hal ini menjadi masuk akal karena apabila dilihat dari jumlah mereka yang relatif sedikit dibanding mereka yang menempuh jalur formal.

Keberadaan warga belajar

Seperti kita ketahui sampai saat ini masih ada sebagian dari masyarakat usia sekolah yang belum bisa menikmati pendidikan atau lebih tepatnya tersentuh oleh program pendidikan. Kita ambil contoh program Paket A. Ada beberapa penyelenggara pendidikan pemerintah yang ‘menolak’ menyelenggarakan program pendidikan ini dengan alasan-alasan klasik – warga belajar terpencar di beberapa desa yang tidak mungkin diselenggarakan pendidikan secara berkelompok. Tentu saja hal ini sangat ironis. Namun kita tidak bisa dengan serta merta menjustifikasi bahwa mereka tidak bertanggungjawab. Perlu ada kajian yang lebih mendalam mengapa mereka menolak melaksanakan program tersebut.

Tidak demikian halnya dengan program Paket B. Kalau kita lihat dari output memang sudah banyak warga masyarakat yang ‘lulus’ melalui program ini. Tetapi kalau kita tinjau lebih dalam dari sekian jumlah kelompok yang diselenggarakan, beberapa di antara mereka masih berasaskan ‘yang penting jalan’. Artinya, saat ujian semester dan ujian akhir warga belajar tetap mengikuti walaupun pada aktivitas sehari-hari masih sangat minim tingkat absensi kehadirannya. Hal ini bukan semata-mata penyelenggara yang salah, tetapi di mata warga belajar program pendidikan kesetaraan memang tidak menarik. Mereka bercermin pada masyarakat di sekitarnya bahwa banyak dari kalangan mereka yang sekolah toh masih juga menganggur di rumah. Kalau dicermati memang ada masalah motivasi pada diri warga masyarakat untuk secara suka rela mengikuti program ini karena masyarakat kita masih berpikir pragmatis, untuk apa ikut program kesetaraan jika tidak ada hasil yang segera dapat dinikmati.

Lain lagi dengan program Paket C. Selama program ini diluncurkan ‘nampaknya’ masyarakat antusias menyambutnya. Hal ini bisa dilihat dari jumlah peserta ujian Paket C. Jika kita hanya melihat pada sisi jumlah lulusan dari program ini maka kita terjebak pada keberhasilan yang semu. Berapa banyak dari peserta ujian Paket C yang sebenarnya telah lulus pendidikan formal sebelumnya dari tingkat yang sama dan berapa banyak yang mengikuti pendidikan secara reguler? Sampai saat ini sebagian peserta banyak peserta program Paket C yang hanya menginginkan ijasahnya karena pada dasarnya mereka sudah mengantongi ijasah setingkat SLTA. Peserta program Paket C mengikuti program ini karena kepentingan-kepentingan strategis. Atau bahkan yang lebih menyedihkan lagi, hanya menghendaki cara-cara instan untuk memperoleh ijasah setara SMA: sungguh terlalu! Banyak bukti yang memperkuat hal tersebut.

Alternatif

Tindakan ekonomi menyebutkan bahwa kita harus menekan biaya yang serendah rendahnya untuk memeperoleh hasil yang setinggi-tingginya. Di pihak lain kata-kata bijak orang Jawa megatakan jer basuki mowo beyo. Artinya kita harus mempertimbangkan antara biaya dan tujuan, mana yang akan kita dahulukan – penghematan biaya atau penuntasan wajib belajar. Berdasarkan amanat undang-undang dasar maka tidak ada alasan untuk tidak meningkatkan anggaran pendidikan. Dengan demikian maka inovasi-inovasi penyelenggaraan program bisa terlaksana untuk menuntaskan program wajib belajar.

Untuk mengatasi masalah motivasi, reward and punishment perlu diterapkan. Untuk menuntaskan program wajib belajar jika perlu bagi masyarakat usia sekolah yang belum menuntaskan pendidikan dasar tidak diterbitkan kartu identitasnya (KTP). Dengan hukuman seperti itu ke depan yang bersangkutan tidak akan bisa menggunakan hak-haknya sebagai warga negara tanpa kartu identitas yang sah. Tentu saja hal ini harus dipertimbangkan lebih jauh dan ada koordinasi dengan instansi terkait.

Selain itu, kita perlu kembali kepada kithoh pendidikan luar sekolah yang lebih memprioritaskan pada keterampilan fungsional selain pengetahuan. Memang kita perlu menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang cerdas, namun pada dasarnya yang diperlukan masyarakat sekarang ini adalah keterampilan untuk memeperoleh nafkah. Dengan begitu maka program-pogram pendidikan kesetaraan menjadi menarik untuk diikuti oleh warga masyarakat yang sudah mulai kehilangan motivasi untuk mengikutinya.

Alternatif lain adalah dengan menjadikan pendidikan kesetaraan lebih fokus pada bidang tertentu – pengetahuan atau keterampilan. Dengan melakukan identifikasi kebutuhan belajar secara lebih cermat dan detil kita dapat mengarahkan warga belajar pada minat dan kemampuan yang sesuai dengan keinginan mereka. Warga belajar dengan intelektual yang tinggi diarahkan untuk menguasai pengetahuan untuk dapat melajutkan pada jenjang yang lebih tinggi, sedangkan warga belajar dengan intelektual yang biasa lebih diarahkan pada penguasaan keterampilan fungsional. NDN