Perlunya peningkatan kemampuan personil dimasing-masing SKPD, untuk menghindari kesalahan maupun permasalahan dalam pengadaan barang/jasa, diperlukan SDM aparatur yang tinggi.Agar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Serta bertujuan untuk meningkatkan jumlah personil pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun yang bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa. Dan juga untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Sedangkan jumlah personil/pengelola pengadaan barang/jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun yang bersertifikat sangat terbatas dan masih jauh dari jumlah ideal yang dibutuhkan ( + 5 orang dan sekarang baru ada 2 orang ). Oleh karena itu Dinas Pendidikan sebaiknya mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Madiun menyelenggarakan pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa untuk menambah personil yang dapat memiliki sertifikat.
Terkait dengan diselenggarakan kegiatan tersebut karena masih terdapat kecenderungan bagi para pengguna barang/jasa atau pejabat pembuat komitmen di masing-masing SKPD. dengan menunda kegiatan pangadaan barang/jasa pada akhir tahun anggaran, bahkan kadang dengan alasan keterbatasan waktu. maka kegiatan penggadaannya terpaksa dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan bisa bertentangan dengan peraturan yang ada.
Atau pejabat pelaksana teknis kegiatan dan panitia pengadaan barang/jasa karena belum memahami dengan sepenuhnya peraturan-peraturan mengenai pengadaan barang/jasa serta adanya kekhawatiran berurusan dengan para penegak hukum apabila terdapat kesalahan dalam mengambil keputusan.
NDN